KALAMANTHANA, Buntok – Honorer dan tenaga kontrak adalah bagian dari pemerintahan. Sudah sewajarnya mereka berperan aktif menjalankan kerja di setiap instansi dan dinas, khususnya di wilayah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barsel, Tamarzam, menyampaikan hal itu kepada KALAMANTHANA, Rabu (1/8/2018) di Buntok.
Politisi PDIP itu menyatakan peran honorer dan tenaga kontrak harus terlihat dalam mendukung semua program pemerintah. Hal tersebut tentunya sudah menjadi kewajiban bagi pekerja pemerintah karena dengan optimalnya serta meningkatnya disiplin kerja, hal itu berkaitan langsung dengan peningkatan dan penyerapan anggaran bagi daerah.
Karena, ujar pria yang akrab disapa Ake ini, selama ini pihak pemerintah juga melihat dan akan memberikan penilaian terhadap hal tersebut. Otomatis jika hal itu maksimal diterapkan, wajar jika pihak pemerintah akan mengupayakan kenaikan penghasilan yang sesuai bagi pihak honorer yang ada di semua SOPD lingkup Pemkab Barsel.
“Sementara saat ini tingkat disiplin kerja masih kurang sehingga bagaimana pihak pemerintah bisa mengupayakan agar penghasilan atau gaji honor dan kontrak bisa lebih baik. Jika tingkat disiplin kerja yang telah menjadi kewajibannya berkurang dan jika keuletan dan disiplin kerja tidak maksimal, otomatis penyerapan anggaran bagi daerah juga akan lamban dan tentunya sangat besar kaitannya dengan penghasilan tenaga honorer,” ucap Ake.
Menurutnya, hal ini tak hanya bagi tenaga honor dan kontrak saja, melainkan lebih terutama lagi bagi para aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi salah satu tombak bagi kemajuan suatu daerah. “Peran ASN lebih berpengaruh dalam mengelola pemerintahan, namun dalam proses pengelolaan tersebut, sangat dibutuhkan tenaga ASN yang profesional dalam kerja,” jelas Tamarzam. (fik)
Discussion about this post