KALAMANTHANA, Muara Teweh – Lima fraksi pendukung DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah menyampaikan pandangan umum terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017. Fraksi Gabungan atau resminya Gerakan Keadilan Karya Bangsa (GKKB) menjadi bintang, karena mengajukan 11 pertanyaan dan saran kepada pemerintah, kemarin.
Apa saja pointer kritik dari Fraksi Gabungan? Juru bicara Fraksi Gabungan Tajeri membeberkan, concern fraksinya antara lain soal implementasi prosedur rekonsiliasi pengelola kas daerah dengan bank, soal pajak penerangan jalan (PPJ), soal penerbitan SPM menjadi SP2D yang sering terlambat, soal pembukaan kas rekening daerah, penggunaan DBH-DR Rp5 miliar, pengadaan bibit pertanian, obat yang kadaluarsa, rekanan yang tidak kredibel, kinerja dinas/badan, pengadaan jasa amdal, dan proyek RSUD Muara Teweh.
Menurut Tajeri, di bidang kesehatan masalah yang muncul soal obat-obatan yang sudah kadaluarsa tetapi masih dicatat dan dimasukkan ke dalam gudang obat. Sedangkan proyek RSUD Muara Teweh, pemerintah menganggarkan multiyears dari tahun 2015-2017, semula proyek ini ditangani oleh pihak RSUD kemudian dikerjakan oleh dinas PUPR. Amdal baru dibuat pada Desember 2016 dan hasil proyek tidak selesai 100 persen, karena masih ada tiga lantai yang belum selesai. “Kami minta penjelasan tentang proyek RSUD. Adapun soal obat, kami akan tanyakan pada saat pembahasan,” ujar Tajeri di Muara Teweh, Selasa (7/8/2018) siang.
Secara khusus pula, sebut Tajeri, fraksinya menyorot soal PPJ sebagai salah satu sumber PAD. Pada 2017 Pemkab Barut menyetorkan ke PLN Rp 3.484.834.742.00. Fraksinya mempertanyakan apakah PAD ini berasal dari seluruh pelanggan PLN Ranting Muara Teweh, karena sebagian besar warga di kecamatan dan desa belum menikmati lampu penerang jalan.
Selain Fraksi Gabungan, tercatat Fraksi PDI Perjuangan dengan jubir Sunario, Fraksi Demokrat dengan jubir Rujana, Fraksi PAN dengan jubir Hasrat, dan Fraksi PPP dengan jubir Wardatun turut menyampaikan Pandangan Umum. Ada beberapa poin dari empat fraksi ini sama dengan yang disampaikan Fraksi Gabungan, misalnya F-PDI Perjuangan menanyakan pula soal rumah jabatan Bupati Barut.(mel)
Discussion about this post