KALAMANTHANA, Palangka Raya – Rupanya, dukungan seluruh kepala daerah di Kalimantan Tengah terhadap Joko Widodo-Maruf Amin bukanlah tanpa maksud. Mereka ingin ada putra Negeri Tambun Bungai yang duduk di kabinet mendatang.
Gubernur Sugianto Sabran terang-terangan menyebutkan pihaknya menuntut pasangan Jokowi-Maruf mengangkat salah satu putra daerah Kalteng menjadi menteri jika terpilih pada Pemilu Presiden 2019 mendatang. Posisi yang diincar adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Posisi kementerian itu sangat cocok untuk putra-putri Kalteng. Dengan didudukkannya putra Kalteng di posisi Menteri LH dan Kehutanan, diharapkan dapat menyelesaikan masalah tata ruang dan perekonomian di Kalteng agar lebih maju lagi.
“Kami sudah sepakat semua bupati se-Kalimantan Tengah, termasuk ketua partai, memberikan dukungan secara total kepada Jokowi dan Maruf,” ucap Sugianto di Palangka Raya, Minggu (23/9/2018).
Persoalan lingkungan hidup, dan terutama kehutanan, memang menjadi kebutuhan Kalteng hingga saat ini. Dalam kebutuhan tata ruang, Kalteng menjadi satu di antara sedikit provinsi di Tanah Air yang belum juga memiliki Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) karena masih terbentur persoalan wilayah hutan. Silih berganti gubernur berjanji, tak seorang pun yang mampu menuntaskannya, setidaknya hingga saat ini.
Putra Kalteng sendiri memang sangat jarang berada di kabinet pemerintahan sejak zaman dulu. Peluang tokoh-tokoh Kalteng duduk di kabinet, terutama sejak era reformasi, baru sebatas isu-isu yang pada akhirnya tak terwujudkan.
Di era pemerintahan sebelumnya, salah satu nama yang sempat didapuk menduduki kursi menteri adalah Agustin Teras Narang. Dia bahkan disebut-sebut cocok sebagai Menteri Hukum dan HAM atau Menteri Dalam Negeri di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sayangnya, konon karena posisi PDI Perjuangan yang menempatkan diri sebagai oposisi membuat Teras Narang, urung jadi menteri.
Hingga kini pun, Teras Narang tetap sebagai satu di antara sedikit tokoh politik Kalteng yang “bunyi” di level nasional, meski tak memiliki posisi politik penting kecuali sebagai calon anggota DPD RI. Sejumlah tokoh politik lainnya, termasuk yang ada di DPR RI, nyaris tanpa suara dan kurang diperhitungkan. (tva)
Discussion about this post