KALAMANTHANA, Muara Teweh – Tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah, Juni lalu, tergolong rendah cuma 47 persen. Ini menjadi sorotan, sehingga KPU Barut harus mengevaluasi kinerja semua pihak yang terlibat kegiatan pemilu.
“Kami berharap, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dapat menjelaskan kenapa terjadi dan apa rekomendasi solusi. Hal ini kami bahas, supaya tidak terulang dalam pemilu serentak 2019,” ungkap Ketua KPU Barut David Suisdarto, saat membuka rapat evaluasi pemilu yang dihadiri sembilan PPK se-Barut, kemarin (30/9).
Menurut David, penyelenggaraan pemilihan bupati dan wabup Kabupaten Barut 2018 dievaluasi. Pihaknya menemukan berbagai masalah selama pemilu. Rapat koordinasi dan evaluasi ini sebagai sarana untuk mengetahui kekurangan, kendala, hambatan, dan tantangan yang dialami PPK, PPS, dan KPPS sebagai penyelenggara pemilu.
David menyebutkan, hasil evaluasi menunjukkan adanya hambatan saat rekruitmen, partisipasi masyarakat, rekapitulasi,dan distribusi logistic. Masing-masing PPK mempresentasikan hambatan yang dialami serta membuat rekomendasi sebagai bahan KPU untuk perbaikan. “KPU Barut mengapresiasi kawan-kawan KPPS dan PPS, kendati selama pilbup banyak terjadi dinamika terjadi di situ,” kata pria yang lama menjadi “Intel Daerah” di Kesbangpol Barut.(mel)
Discussion about this post