Disdukcapil PPU Musnahkan 22 Ribu e-KTP Rusak

KALAMANTHANA, Penajam – Sebanyak 22.577 keping Kartu Tanda Penduduk atau KTP yang telah rusak atau tidak terpakai di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dimusnahkan dengan cara dibakar untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggungjawab.

Pemusnahan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara pada Rabu sore itu, di halaman Kantor Disdukcapil setempat, disaksikan Wakil Bupati Hamdam, Dandim 0913 Letkol Inf Mahmud. Kapolres AKBP Sabil Umar, Kepala Pengadilan Negeri Anteng Supriyo serta perwakilan dari Kejaksaan Negeri.

“Puluhan ribu KTP rusak atau tidak terpakai yang dibakar itu telah melalui pemeriksaan petugas,” kata Kepala Disdukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara Suyanto.

Pemeriksaan petugas tersebut, menurut dia, sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Nomor 470.13/111 76/SJ tertanggal 13 Desember 2018.

“Pemusnahan dokumen kadaluarsa itu untuk menghindari disalahgunakan oleh para pihak. Ada 22.577 keping KTP yang kami musnahkan,” kata Suyanto.

Sebanyak 22.577 keping KTP yang dimusnahkan dengan cara dibakar tersebut, lanjut ia, terdiri dari 15.669 KTP elektronik Kabupaten Penajam Paser Utara, KTP elektronik luar daerah sebanyak 3.004 keping, serta 3.904 KTP nonelektronik atau KTP Siak.

KTP yang dibakar itu tidak terpakai atau rusak, disebabkan beberapa faktor, seperti rusak dari pemilik KTP sehingga dilakukan pergantian, atau kerusakan saat dilakukan pencetakan oleh petugas.

Wakil Bupati Penajam Paser Utara Hamdam berharap, dengan dimusnahkannya KTP rusak atau tidak terpakai tersebut tidak ada laporan penyalahgunaan atau penipuan data kependudukan.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak menginginkan adanya penyalahgunaan kartu identitas penduduk, apalagi saat ini merupakan tahun politik yang rentan disalahgunakan.

Menjelang pemilihan umum atau pemilu sangat sensitif, sehingga Disdukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara membakar KTP yang sudah rusak dan kedaluarsa tersebut.

Pemusnahan KTP rusak dan kedaluarsa itu perintah dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri untuk mencegah penyalahgunaan KTP yang terjadi di sejumlah daerah. (adv/humas6/hr)