KALAMANTHANA, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terus melakukan safari kunjungan kerja (kunker) di beberapa wilayah di 54 desa dan kelurahan.
Kali ini, Wakil Bupati PPU Hamdam yang didampingi Asisten III Administrasi Umum Alimudin dan sejumlah pimpinan OPD mengunjungi Kelurahan Sungai Parit di Kecamatan Penajam. Ini merupakan desa dan kelurahan kedelapan yang dikunjungi pimpinan baru Penajam Paser Utara ini.
Hamdam dalam kunker menyampaikan kegiatan yang dilakukan ke seluruh desa dan kelurahan dalam rangka menyatukan dan menyelaraskan program kerja dan kegiatan pemerintah daerah selama lima tahun ke depan, termasuk mendata terkait sejumlah persoalan dan usulan masyarakat terkait sejumlah kebutuhan, baik infrastruktur dan sarana pendukung lainnya yang ditampung secara langsung dalam kunjungan kerja ini.
Ia menyampaikan sejumlah program kerja dan kegiatan yang dituangakan dalam visi misi daerah. Menurutnya, satu-persatu program sudah ada yang berjalan seperti program kesehatan dengan layanan kesehatan gratis BPJS PBI APBD dan fasilitas sarana pendidikan dengan seragam sekolah gratis untuk siswa-siswi yang baru masuk sekolah dimulai dari SD dan SMP.
“Selain program kesehatan dan pendidikan, pemerintah ke depan akan memberikan dana untuk kelurahan/desa sehingga percepatan sejumlah pembangunan dan program kerja tidak saja dilakukan oleh pemerintah daerah tetapi juga diberikan tanggung jawab langung pada peemrintah tingkat bawah yang ada di kecamatan seperti kelurahan/desa untuk bisa melakukan kegiatan secara langsung namun tetap dimonitoring oleh pemerintah daerah,” katanya.
Dikatakan Hamdam, selain mengoptimalkan program kerja dalam visi misi daerah, pemerintah juga tahun ini telah menuntaskan sejumlah kewajiban pinjaman untuk beberapa pembangunan infrastruktur di pemerintahan yang sebelumnya telah dilakukan dan diselesaikan juga pada tahun ini.
Untuk usulan yang diajukan sejumlah warga dalam dialog langsung terkait sarana jalan di beberapa RT di Kelurahan Sungai Parit, Hamdam meminta untuk pihak kelurahan mendata agar bisa dilaporkan dan didiskusikan pada unit kerja terkait dan bisa dimasukkan dalam musrenbang kecamatan, termasuk meminta para jajaran kelurahan untuk ikut aktif dan hadir sehingga beberapa persoalan di tingkat kelurahan dapat tercover dan dicari solusinya.
“Pemerintah terus berupaya melakukan dan mengupayakan sejumlah infrastrukur yang dikeluhkan warga agar dapat diselesaikan, namun untuk semua ini pastinya memerlukan waktu dan bergantian karena melaksankan program kegiatan ada prosedur dan aturannya,” tambahnya. (adv/hms13/hr)
Discussion about this post