KALAMANTHANA, Muara Teweh – Enam desa di Kecamatan Montallat, Barito Utara, Kalimantan Tengah ikuti Rapat Kordinasi (Rakor) Pemerintahan Desa dan Badan Musyawarah Desa di Desa Sikan, beberapa hari yang lewat. Rakor sebagai wujud transaransi dan tukar informasi.
Pj Kades Sikan, Mardian menjelaskan, Rakor diikuti oleh enam desa dan menggunakan anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD). “ Dalam Rakor juga dipaparkan APBDes supaya masyarakat tahu. Selain itu, kegiatan rakor dapat meningkatkan ilmu pengetahuan aparatur desa dan BPD sesuai tugas pokok serta fungsinya,” jelasnya.
Disela rakor yang dihadiri Camat Montallat, HM Mastur dan undangan lainnya, dilaksanakan peresmian Gedung Olahraga Tebar Pesona oleh Camat Montallat. Gedung ini dibangun dari APBDes tahun 2018. “Gedung sudah difungsikan untuk pertemuan umum dan olahraga seperti bulu tangkis maupun tenis meja,” kata kades.
Sedangkan HM Mastur dalam sambutannya mengatakan seluruh Pemdes dan BPD berkomitmen mengadakan rakor dua bulan sekali. Semua desa akan bergiliran menjadi tuan rumah. “Sekarang zaman yang tidak ditutupi lagi kegiatan desa. Untuk itu mari kita awasi bersama agar anggaran dana desa bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Pada kesempatan rakor tersebut, Camat menginstruksikan agar Pemdes membuat satu baliho berisi APBDes, sehingga seluruh masyarakat bisa melihat. Kunci berikutnya, ungkap Mastur, adalah pelayanan. Kantor wajib dibuka dan melayani warga, baik jam dinas maupun warga yang sangat mendesak meminta pelayanan.
Mastur juga meminta, seluruh warga memahami dan memaklumi tugas aparatur desa. Terlebih dalam waktu dekat ada pemilihan kades di lingkup Kecamatan Montallat. Yakni Pilkades Desa Sikan, Ruji dan Kamawen. Untuk itu, camat berpesan agar tahapan Pilkades dipahami.
Rakor dibuka oleh Plt Kadinsos PMD Barito Utara, Eveready Noor diwakili Kasi Bina Administrasi Desa Suparman. “Kami apresiasi ide rakor ini, karena tidak mudah menjalankannya,” cetusnya yang datang bersama Kasi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Aset Desa dan Penguatan Kelembagaan, Samsul Astorijaya.
Suparman juga menegaskan agar profil desa wajib dituntaskan dengan melengkapi data-data. Makanya, DinsosPMD Barut acapkali memanggil sekdes sebagai penanggung jawab administrasi. “Untuk memberhentikan dan mengangkat kaur dan pejabat di pemerintah desa mesti mendapat rekom camat,” tambahnya.
Suparman menekankan adanya Pilkades 11 September 2019. BPD diminta menyiapkan panitia yang tunduk dengan aturan dan berkoordinasi dengan panitia kabupaten. Panitia diharapkan mempelajari Undang-Undang Desa, Perda, Perbup dan peraturan menteri dalam negeri yang berkaitan dengan Pilkades. (ss)
Discussion about this post