KALAMANTHANA, Muara Teweh – Tiga dari lima fraksi di DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menyorot masalah pendidikan, saat menyampaikan pendapat akhir terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) bupati tentang Pelaksanaan APBD tahun 2018. Paripurna ini dihelat di Muara Teweh, Selasa (16/7/2109) siang.
Ketua sekaligus juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Sunario mengatakan, Pemkab Barut mesti mengatur ulang pemerataan penempatan guru, meningkatkan kualitas pendidikan di desa-desa dan wilayah terpencil, meningkatkan kesejahteraan para guru, terutama guru honorer. “Supaya para guru mampu berkontribusi maksimal saat menjalankan tugas,” kata Sunario.
Juru bicara F-Demokrat Surianor meminta pemerintah mengupayakan penyediaan guru agama Islam di SD se-Barut dan mengangkat guru kontrak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. “Kiranya pemerintah dapat menindaklanjuti catatan, saran, dan masukan yang kami sampaikan, karena sudah berulangkali diminta,” ujar Surianor.
Adapun F-PAN melalui juru bicara Hasrat menyorot soal dana bantuan operasional sekolah (BOS), BOSDA, dan bantuan dari Kemendikbud. “Sehubungan dengan pelaporan pelaksanaan dana BOS belum sesuai dengan ketentuan, agar Disdik melakukan pengawasan secara optimal,” sebut Hasrat.(mel)
Discussion about this post