KALAMANTHANA, Penajam – Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas’ud, Kamis (25/7/2019) bersama dengan gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi di Jakarta.
Rakor tersebut diselenggarakan Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri. Rakornas dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla.
AGM selepas mengikuti rakornas menjelaskan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan BI, berbagai inovasi dan program pengendalian inflasi merupakan kunci sukses dalam menjaga inflasi yang rendah.
“Yang menjadi kunci kenapa inflasi kita sejak tahun 2015 sampai dengan hari ini berhasil dikendalikan pada tingkat yang sangat rendah yaitu sebesar 3%. Inflasi juga merupakan indikator penting suatu negara atau daerah, maju atau tidaknya,” jelas AGM.
Lalu bagaimana dengan PPU? AGM memaparkan bahwa perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di PPU itu berada di pembangunan Jembatan tol Teluk Balikpapan.
“Insya Allah dengan adanya Jembatan Tol tersebut kegiatan-kegiatan perekonomian lain di luar dari sektor-sektor yang ada di dalam akan bergerak dengan sendirinya karena itu akan membuka ruang ruang di PPU yang belum dipenuhi dengan industri industri yang ada di dalamnya,” lanjutnya.
Dikatakan AGM pemerintah juga akan meningkatkan dari sektor pertanian perkebunan, seluruh apa yang bisa dikembangkan akan ditingkatkan. Tentunya ini juga akan menjadi kesinambungan ketika PPU dan Balikpapan terhubung dalam arti lain bisa menyatu.
“Kita mengetahui jembatan tol Teluk Balikpapan masuk tahapan proyeksi lelang. Berarti setelah pelelangan itu dalam jangka empat tahun insya Allah akan terhubung jalur itu akan menjadi suatu tiang pondasi ekonomi di PPU dalam peningkatan ekonomi perkapita,” tambah AGM.
Selain itu AGM menambahkan Kabupaten PPU merupakan penghasil pertanian perkebunan padi, sawit, karet dan lain-lain. Khusus untuk sawit, pihaknya akan membuat pelabuhan satu pintu yang tidak bisa keluar dari PPU di mana hasil sawit harus melalui pelabuhan PPU untuk menekan inflasi, menambah pendapatan dan lapangan kerja akan terbuka.
“Ke depan saya akan mengeluarkan kebijakan dan Perbup, seluruh pejabat ASN di lingkup PPU wajib tinggal di PPU agar ekonomi di PPU dalam hal transaksi jual beli bisa meningkat. Selama ini banyak yang belanja ke Balikpapan dikarenakan tidak ada payung hukumnya yang menaungi. Kalau bukan orang PPU sendiri yang bertindak untuk meningkatkan ekonomi, maka PPU tidak akan pernah meningkat,” pungkasnya. (hr)
Discussion about this post