KALAMANTHANA, Jakarta – Pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM), Samin Tan, dan anggota DPR Melchias Marcus Mekeng, “kompak” tak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Keduanya dipanggil KPK pada Senin (16/9/2019) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan terminasi kontrak Perjanjan Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineal (ESDM). Asmin Koalindo Tuhup adalah perusahaan batubara di Kalimantan Tengah.
KPK memanggil Samin Tan untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Namun, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan KPK.
“Belum diperoleh informasi terkait ketidakhadirannya. KPK akan melakukan panggilan kedua terhadap tersangka,” ucap juru bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta.
Sebelumnya, Samin Tan juga tidak memenuhi panggilan KPK pada Rabu (11/9). Saat itu, tersangka Samin Tan menyampaikan surat karena sedang sakit.
Sedangkan Melchias Marcus Mekeng, anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Samin Tan, pemilik perusahaan pertambangan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM).
“Saksi masih perjalanan dinas. Pemeriksaan akan dijadwalkan ulang,” kata Febri.
Sebelumnya, Mekeng juga tidak memenuhi panggilan KPK pada Rabu (11/9). Saat itu, Mekeng mengirimkan surat ke KPK karena sedang berada di luar negeri.
Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah mencegah Mekeng ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung sejak Selasa (10/9).
Tersangka Samin Tan diduga memberi suap mantan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih sebesar Rp5 miliar terkait pengurusan terminasi kontrak tersebut.
KPK pada 15 Februari 2019 telah menetapkan Samin Tan sebagai tersangka. Namun sampai saat ini, KPK belum menahan yang bersangkutan.
Konstruksi perkara diawali pada Oktober 2017 Kementerian ESDM melakukan terminasi atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Sebelumnya diduga PT BLEM milik Samin Tan telah mengakuisisi PT AKT.
Untuk menyelesaikan persoalan terminasi perjanjian karya tersebut, Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih terkait permasalahan pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengan Kementerian ESDM.
Eni Maulani Saragih sebagai anggota DPR di Komisi Energi menyanggupi permintaan bantuan Samin Tan dan berupaya mempengaruhi pihak Kementerian ESDM termasuk menggunakan forum Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian ESDM dimana posisi Eni adalah anggota panitia kerja (panja) Minerga Komisi VII DPR RI.
Dalam proses penyelesaian tersebut, Eni diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan untuk keperluan pilkada suami di Kabupaten Temanggung.
Pada Juni 2018 diduga telah terjadi pemberian uang dari tersangka Samin Tan melalui staf dan tenaga ahli Eni di DPR sebanyak dua kali yaitu pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 miliar dan pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar. (ik)
Discussion about this post