KALAMANTHANA, Banjarmasin – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menempatkan kadernya merebut kursi Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, empat tahun lalu. Lalu, siapa yang akan mereka usung pada Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Banjarmasin 2020?
Ibun Sina, kader PKS yang jadi Wali Kota Banjarmasin periode berjalan, masih tetap jadi salah satu kandidat. Tapi, dia bukan satu-satunya. Sebab, dari jalur PKS saja, ada enam nama lain yang mendaftarkan diri sebagai kandidat, baik untuk posisi wali kota maupun wakil wali kota.
Ibnu Sina sendiri bahkan harus bersaing mendapat kepercayaan bersama dua kader PKS lainnya. Mereka adalah Sekretaris DPW PKS Kalimantan Selatan Awan Subarkah dan Ketua DPC PKS Banjarmasin, Hendra.
Hendra menyebutkan, sejak dibuka pada 30 Oktober dan ditutup 5 November 2019, ada tujuh bakal calon kepala daerah yang mengambil formulir pendaftaran. “Hari ini batas akhir mereka harus mengembalikan formulir pendaftaran yang sudah diambil itu,” kata Hendra di Banjarmasin, Selasa (5/11/2019).
Menurutnya, tiga kader PKS termasuk di antara tujuh kandidat yang mengambil formulir pendaftaran. Dia menyebutkan ketiganya terdiri dari Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, Sekretaris DPW PKS Kalsel H Awan Subarkah yang merupakan anggota DPRD Kota Banjarmasin empat periode hingga kini, dan Ketua DPC PKS Banjarmasin, yakni dirinya sendiri.
Selain itu, ada pula empat orang lainnya dari eksternal partai yang mengambil formulir. Mereka terdiri dari anggota DPD RI Habib Abdurrahman Bahasyim atau Habib Banua, Ketua DPD Golkar Kota Banjarmasin Hj Ananda yang juga anggota DPRD Kota Banjarmasin dan pernah menjadi ketua DPRD Kota Banjarmasin periode 2014-2019, Habib Alwi Al-Nafis yang merupakan kader PKB dan terkenal sebagai ahli khitan tradisional, dan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Kalsel Subhan Syarief.
Menurut dia, semua nama bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang sudah menyerahkan formulir pendaftaran tersebut akan digodok tim dari partainya hingga ditentukan beberapa nama untuk diajukan ke DPP PKS.
“Keputusan akhirnya ada di DPP PKS. Kami harus menaatinya,” kata Hendra. (ik)
Discussion about this post