Aparatur Pemerintah Desa se-Pulpis Diberikan Pelatihan Peningkatan Kapasitas

KALAMANTHANA, Pulang Pisau – Aparatur Desa se Kabupaten Pulang Pisau diberikan pelatihan dan peningkatkan kapasitas. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Baooedalitbang Pulang Pisau, Selasa (19/11/2019).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo, Ketua DPRD Kabupaten Pulpis, HAhmad Rifai, Kejari Pulpis Triono Rahyudi SH.MH, Kapolres Pulang Pisau yang diwakili Kabagren, AKP Sudrajat, Asisten 1 Setda Pulpis, HM Syaripul Pasaribu dan Aparatur Desa se Kabupaten Pulang Pisau.

Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo dalam arahannya mengatakan, bahwa melalui kegiatan ini pihaknya mengajak suruh aparatur pemerintah desa agar terus bekerja dengan baik, untuk memberikan palayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Edy Pratowo juga berharap seluruh Pemdes agar terus berinovasi sesuai dengan potensi yang ada di desa masing-masing.

“Seperti Desa Bukit Bamba yang memiliki kekayaan alam yang bagus, sehingga Pemdes setempat mengembangkan untuk dijadikan pariwisata. Begitu juga Desa lain, yang memiliki unggulan UMK juga harus di kembangkan. Saya berharap, melalui program-program pemberdayaan, DD yang dilelola, dapat mensejahterakan dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu Pelaksana tugas (Plt) DPMD Syaripul Pasaribu mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan DPMD dalam rangka meningkat akan kapasitas aparatur pemerintah desa.

Tema yang diusung dalam kegiatan peningkatan Kapasitas Aparatur Desa ini adalah mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Desa.

“Pada gelombang 1 ini menghadirkan 4 Kecamatan, yakni Kecamatan Kahayan Hilir, Maliku, Sebangau Kuala dan Jabiren Raya,” ucapnya.

Adapun narasumber yang akan memberikan materi dalam kegiatan ini adalah Kejari Pulang Pisau, Polres Pulang Pisau dan Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau.

Menurutnya, selama melaksanan dana desa sejak tahun 2015, hingga saat ini tidak ada aparatur desa yang tersangkut hukum. Meskipun kata Syaripul, pihaknya memgakui banyak laporan yang masuk, tetapi tidak sampai masuk ke ranah hukum.

“Karena kita terus berupaya melakukan pencegahan dan pembinaan terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa, sehingga tidak pidana penyalahgunaan dana desa dapat dicegah sejak dini,” tutupnya.(ben)