KALAMANTHANA, Kuala Kapuas – Komisi IV DPRD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah menggelar rapat dengar pendapat membahas terkait permohonan bantuan pembiayaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam di daerah setempat, Rabu (4/3/2020).
Rapat yang berlangsung di ruang gabungan komisi DPRD Kapuas saat itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kapuas Ahmad Baihaqi, dan dihadiri Asisten Pemerintahan Setda Kapuas Ilham Anwar, Kepala Kemenag Kapuas Ahmad Bahruni dan Pengurus PGRI Kabupaten Kapuas.
Ketua PGRI Kapuas, Kadeni, mengatakan, ada 39 orang Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) yang telah lulus pretes tahun 2019 mengalami kendala soal pendanaan pendidikan profesi guru.
“Mereka sudah lulus pretes tapi untuk pendidikan profesinya belum ada yang menganggarkan baik dari Kementerian Pendidikan maupun dari Kementerian Agama,” katanya.
Nah, karena terkatung-katung, sambung Kadeni, maka PGRI Kapuas mengambil inisiatif untuk memperjuangkan pendanaannya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas.
“Hari ini sudah difasilitasi melalui rapat dengan DPRD, dan hasilnya anggota Komisi IV DPRD Kapuas sangat perhatian dan mensuport dimana secara anggaran mereka akan mengambulkan apa yang kita mohonkan,” terang Kadeni.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Kapuas, Ahmad Baihaqi, mengatakan pihaknya sangat mendukung, mendorong dan juga memback up serta mengharapkan agar pemerintah daerah dapat mengakomodir apa yang menjadi harapan GPAI terkait permohonan pendanaan pendidikan profesi guru.
“Kami juga dalam rapat tadi membicarakan bukan hanya guru Agama Islam tetapi juga termasuk guru umum berjumlah 117 orang yang tentu dalam APBD kedepan agar dapat dianggarkan,” katanya.
“Tetapi yang jelas kita akan coba kalau itu memungkinkan dalam perubahan anggaran tahun ini, tapi kalau belum bisa maka dianggaran tahun 2021,” tambah Ahmad Baihaqi.
Sedangkan Asisten Pemerintahan Setda Kapuas, Ilham Anwar, mengatakan, bahwa dari hasil rapat pihaknya bersepakat untuk melakukan penghitungan anggaran terlebih dulu, setelah itu apakah anggarannya nanti tersedia atau tidak, itu tergantung.
“Tapi hitungannya sudah ada yaitu 39 dari GPAI dan 117 dari guru umum dimana ini kita sepakati secara bertahap untuk masuk mengikuti Diklat PPG bagi yang sudah lulus. Sedangkan untuk berikutnya mungkin data-datanya akan disusun oleh instansi tekhnis,” katanya. (is)
Discussion about this post