KALAMANTHANA, Muara Teweh – Sejatinya, mundurnya Nadalsyah dari kontestasi Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah tak ada yang istimewa. Sebab, itulah yang memang harus dia lakukan, bahkan sebelum wabah Covid-19 ini terjadi.
Panggung politik Kalimantan Tengah memang penuh ingar-bingar menjelang Pilgub yang semula dijadwalkan berlangsung 2020 itu. Nama-nama berseliweran, beberapa di antaranya kepala daerah tingkat kabupaten/kota.
Saat partai-partai politik membuka pendaftaran bakal calon, nama-nama yang mendaftar juga berjibun. Banyak pula di antaranya adalah bupati di berbagai kabupaten di Kalimantan Tengah. Nadalsyah termasuk salah satunya.
Boleh? Boleh, tak ada regulasi yang melarang soal itu. Tapi, yang terjadi justru ironisme politik. Publik Kalimantan Tengah menyaksikan sendiri para kepala daerah yang mendaftar di beragam partai politik itu bahkan baru setahun dilantik Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran atas nama Menteri Dalam Negeri.
Sekali lagi, Nadalsyah bukan satu-satunya nama. Yang terpantau publik, misalnya, ada pula nama sejumlah kepala daerah lain yang juga mendaftar di parpol, tergiur kontestasi Pilgub Kalteng, di antaranya Ben Brahim S Bahat atau Perdie M Yoseph.
Tak ada regulasi yang membatasi, tapi ada yang dilanggar, yakni kepatutan politik, etika yang harus dijaga agar citra pelaku politik tidak semakin turun derajatnya. Masak iya, baru juga setahun disumpah untuk berbakti sepenuhnya pada wilayah yang dipimpin, kini sudah berpikir meninggalkan amanah tersebut.
Buruknya sistem promosi politik yang seperti itu, sudah memunculkan banyak contoh yang merugikan rakyat. Ada yang belum menyelesaikan kepemimpinan kabupaten/kota, tergiur peluang pindah ke provinsi. Tanpa juga menyelesaikan tugas kepala daerah provinsi, lalu naik lagi ke kontestasi yang lebih tinggi. Itu namanya pimpinan karbitan. Tak teruji, tak terasah.
Kembali ke Nadalsyah dan pilihan politiknya hari-hari ini, maka semestinya dia juga mengingat janji-janji politiknya saat kembali dipercaya rakyat Barito Utara untuk periode kedua. Apa itu? Menuntaskan janji dan program yang belum tertuntaskan pada periode pertama kepemimpinannya. Bahkan –kalau tak salah dengar—saat kampanye Pilkada Barito Utara lalu, sempat pula dia menepis anggapan bahwa akan ikut maju kontestasi Pilgub Kalteng dan meninggalkan Barito Utara.
Politik memang dinamis. Dalam perjalanan, misalnya, Nadalsyah dapat kepercayaan memimpin DPD Partai Demokrat Kalimantan Tengah. Tetapi, berdasarkan etika politik pada beberapa hal, termasuk baru setahun periode keduanya di Barito Utara atau janji menuntaskan program pembangunan Barito Utara, sepatutnya dia saat itu tak menerima permintaan agar namanya diapungkan.
Apapun, langkah yang diambil Nadalsyah hari-hari ini, mundur dari kontestasi, cukup mendapat apresiasi. Mestinya, saat dia menyampaikan alasan mundur itu, pencegahan dan pemberantasan Covid-19 hanyalah jadi bagian kecil. Gambar besar dari alasan pengunduran dirinya harusnya seperti ini: “Tugas saya belum selesai di Barito Utara, terlebih dengan adanya wabah Covid-19”. (ik)
Discussion about this post