KALAMANTHANA, Pulang Pisau – Polemik antara Pemerintahan Desa Anjir Pulang Pisau dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terus berlanjut.
Selain data calon penerima bantuan bagi masyarakat yang terdampak Covid 19, BPD juga mulai mempertanyakan kurang transparannya pembangunan yang dilakukan Pemdes Anjir di tengah pandemi virus corona.
Bagaimana komentar pemerintah desa? “Kami lihat anggota BPD yang baru ini belum paham aturan. Kurang koordinasi dengan pemerintah desa,” ucap Kepala Desa Anjir Pulpis, Budung, melalui Sekretaris Desa Amran.
Ia menjelaskan untuk data calon penerima bantuan dampak dari Covid 19, merupakan data yang telah dikumpulkan Ketua Rukun Tetangga (RT) di masing-masing diwilayah Desa Anjir Pulpis.
Sedangkan kegiatan yang telah dilaksanakan Pemdes Anjir Pulpis, merupakan kegiatan yang telah diprogramkan dan disepakati sebelumnya.
“Intinya anggota BPD hanya kurang koordinasi dengan Pemdes. Kurang bertanya,” kata Amran.
Diketahui di tengah pendemi Covid 19, Pemdes Anjir Pulpis telah melakukan berbagai kegiatan di antaranya membuat jembatan dan beberapa sumur bor di wilayah setempat.
Bahkan papan nama kegiatan pembuatan sumur bor yang tidak memiliki nominal anggaran tersebut viral di tengah warga Desa Anjir Pulpis. (app)
Discussion about this post