KALAMANTHANA, Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara Tajeri, punya pemikiran lain terkait masalah kesulitan dana di RSUD Muara Teweh, lebih spesifik lagi tentang tenaga kontrak.
Jika Sekda Barut dan Direktur RSUD menyisihkan opsi merumahkan tenaga medis kontrak (non-PNS), politikus Gerindra itu justru melihatnya sebagai salah satu solusi demi menyehatkan keuangan RSUD Muara Teweh sebagai BLUD.
Dalam Facebooknya, Kamis (28/5/2020), Tajeri mengomentari bagus dirumahkan jika RSUD tidak bisa membayar gaji para tenaga honornya. “Bagus saja dirumahkan kalau tidak bisa bayar gaji honornya, terutama tenaga yang tidak bisa bekerja, masuk kontrak tanpa tes pula,”ujar Tajeri menanggapi berita Pemasukan Minim, Operasional RSUD Limbung.
Cuitan Tajeri mendapat respon satu komentar dan tujuh tanda like dari netizen.
Seperti diberitakan hari ini, gegara pemasukan minim, operasional RSUD Muara Teweh limbung, sempat muncul wacana merumahkan tenaga kontrak Direktur RSUD Muara Teweh drg Dwi Agus Sutijowati membantah RSUD akan merumahkan karyawan kontrak. “RSUD bisa lumpuh, kalau tenaga kpntrak dirumahkan,” tampik wanita yang akrab dipanggil Tinuk, Rabu siang.
Tapi ia tak membantah bahwa saat ini penerimaan RSUD Muara Teweh menurun, sehingga sedang berupaya meminta subsidi kepada Pemkab Barut. “Dalam posisi seperti ini tidak etis mengurangi tenaga kontrak. Manajemen lagi berusaha meminta subsidi kepada pemkab,” tukas Tinuk.
Sekretaris Daerah Barito Utara Jainal Abidin mengakui, manajemen RSUD Muara Teweh mengajukan permohonan bantuan dana APBD untuk keperluan belanja operasional. “Menindaklanjuti petunjuk Bapak bupati, kami sudah membahas usulan tersebut dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemarin,” tutur Jainal yang juga Ketua TAPD Barito Utara melalui sambungan aplikasi WhatsApp, Rabu.
Jainal menambahkan, usulan penambahan dana operasional dari pihak RSUD terkait dengan menurunnya jumlah pasien yang berobat ke RSUD Muara Teweh pada April dan Mei 2020. Akibatnya, pendapatan BLUD RSUD Muara Teweh menurun signifikan, sehingga berdampak pada kesulitan membiayai kegiatan belanja operasional.
Jainal memastikan Pemkab Barito Utara bertekad membantu mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga layanan publik di RSUD Muara Teweh tetap berjalan dengan baik. Pihaknya sudah memberikan alternatif solusi kepada manajemen RSUD.
Mengenai rencana mengurangkan dan merumahkan tenaga medis kontrak, Jainal adalah orang pertama yang tak menyetujuinya. Tak pernah terbersit alternatif tersebut. “Takkan pernah ada alternatif seperti itu,” jamin pria asal Kotawaringin Timur ini. (mel)
Discussion about this post