KALAMANTHANA, Sampit – Baru-baru ini pihak BMKG sudah memprediksi jumlah titik hotspot di Kalimantan Tengah yang terbagi di beberapa kabupaten khususnya Kotawaringin Timur juga merupakan daerah paling rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Menanggapi hal ini Ketua Komisi II DPRD Kotim Hj Darmawati meminta agar pihak Perusahaan Besar Swasta (PBS) mulai membantu kinerja pemerintah daerah dalam menangani musim pancaroba yang bisa rentan berimbas kepada bencana kebakaran hutan dan lahan tersebut.
“Kita minta PBS dalam hal ini mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahayanya karhutla, artinya kita ingin pencegahan di awal harus benar-benar dilakukan oleh semua pihak agar mengantisipasi terjadinya dampak negatif di kemudian hari,” ujarnya Senin (29/6/2020).
Disisi lain wanita yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Golkar Kotim ini juga berharap agar dalam langkah pencegahan nantinya peran serta unsur pemerintahan baik dari tingkat kabupaten, Kecamatan sampai pemerintah Desa juga turut lebih agresif dalam berupaya menekan angka kebakaran.
“Terutama desa dulu, karena Desa merupakan lokasi yang paling dekat dengan titik-titik hotspot harus lebih agresif, baik koordinasi dengan kecamatan, kepolisian, TNI, bahkan ke Kabupaten,” tegasnya.
Statemen penutup Darmawati juga berpesan kepada masyarakat agar selalu mentaati aturan yang ada dan tidak melakukan aktivitas berladang dengan membakar tanpa adanya pengawasan dan ijin dari instansi terkait.
“Kita tidak ingin masyarakat terdampak hukum hanya karena membakar lahan untuk kepentingan pertanian, tetapi carilah solusinya dan koordinasi dengan pemdes bahkan kecamatan,” tutupnya. (drm)
Discussion about this post