KALAMANTHANA, Palangka Raya – Potensi paparan radikalisme di Kalteng berada di urutan empat secara nasional. Hal itu berdasarkan rilis yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam rapat koordinasi nasional FKPT seluruh Indonesia, di Bali, 15-17 Desember 2020.
Hal tersebut diungkapkan pengurus Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalteng ketika bertemu Sekda Kalteng Fahrizal Fitri, Senin (12/12/2020). Kedatangan pengurus FKPT untuk menyampaikan sejumlah potensi radikalisme yang ada di Bumi Tambun Bungai. Hal itu berdasarkan hasil riset yang dilaksanakan pada tahun 2020.
“Melihat hasil riset, tentunya kita perlu memecahkan bersama. Kami dari pemerintah provinsi, pasti akan membantu FKPT dalam upaya pencegahan. Pemprov siap memfasilitasi, untuk pencegahan terorisme bersama,” ungkap Sekda dihadapan pengurus FKPT Kalteng.
Ia meminta, FKPT bisa terlibat dalam setiap kegiatan pemerintah. Hal itu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya paham radikalisme. Nantinya program bisa diatur sesuai dengan sasaran. Apabila berkaitan dengan pendidikan, nantinya bisa masuk pada saat Dinas Pendidikan mengumpulkan para guru agama, atau bimbingan konseling.
Generasi muda, jelas Fahrizal, merupakan penyambung estapet kepemimpinan Kalteng di masa mendatang. Sangat disayangkan, kalau sejak dini sudah tertanam doktrik antipancasila. Tentunya FKPT bisa membantu pemerintah melalui kegiatan siswa yang ada di Dinas Pendidikan. Tidak hanya Dinas Pendidikan, kegiata pemprov lainnya nanti diupayakan melibatkan FKPT.
“Bisa nanti lewan Kesbangpol. Kita coba bersama bagaimana bisa mengantisipasi gerakan radikalisme di Kalteng. Soal kegiatan yang disusun FKPT, nantinya dilihat dari struktur anggaran. Tapi yang terpenting, FKPT bisa terlibat dalam upaya pencegahan terorisme yang ada di Kalteng,” ungkap Fahrizal.
Ketua FKPT Kalteng Khairil Anwar menjelaskan, beradasarkan hasil riset ada potensi paparan radikalisme yang kuat di Bumi Tambun Bungai. Sasaran paparan radikalisme, terutama pada generasi muda. Itu yang perlu diambil tindakan pencegahan. FKPT sebagai perpanjangan tangan BNPT di daerah, siap membantu pemerintah dalam upaya pencegahan.
Dijelaskan Khairil, FKPT memang diberikan mandat untuk pencegahan. Dalam penindakan, itu tetap menjadi wewang Polri, dan aparat penegak hukum lainnya. Upaya pencegahan itu yang harusnya digelorakan di Kalteng. Jangan sampai, generasi muda terpengaruh dengan doktrin radikalisme.
“Kalau melihat riset, anak muda yang rentan terpapar. Kebanyakan melalui media sosial. Itu yang perlu kita kuatkan literasinya. Sekaligus kita masukkan paham-paham kebangsaan,” tegas Khairil.
FKPT Kalteng, jelas Khairil, sudah terbentuk sejak tahun 2012. Tetapi belum pernah bergandengan tangan dengan pemerintah daerah, dalam upaya pencegahan. Pada kepengurusan yang baru terbentuk, FKPT Kalteng berupaya berjalan beriringan dengan pemerintah daerah untuk pencegahan radikalisme.
Tidak hanya tingkat provinsi, kata Khairil, nantinya diupayakan hingga kabupaten, dan kota, melalui Badan Kesbangpol. Karena itu, diperlukan dukungan pemerintah daerah dalam upaya bersama mencegah paham radikalisme. Jangan sampai semakin banyak generasi muda Kalteng yang terpapar.
“Kami berharap, FKPT Kalteng bisa menjadi ujung tombak pencegahan radikalisme. Itu demi menyelamatkan generasi penerus bangsa,” tegas Khairil.(srs))
Discussion about this post