KALAMANTHANA, Kuala Kapuas – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah menggelar audiensi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kapuas, Senin (22/2/2021).
Rapat yang berlangsung diruang rapat gabungan DPRD Kapuas tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Kapuas, Ahmad Baihaqi didampingi anggota, dan dihadiri sejumlah instansi terkait.
Dari pihak BPJS Kesehatan sendiri dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Palangka Raya, M Masrur Ridwan bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kapuas, Handayani sekaligus mensosialisasikan program JKN-KIS.
Ketua Komisi IV DPRD Kapuas Ahmad Baihaqi mengatakan, pelaksanaan rapat DPRD bersama BPJS Kesehatan ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam badan musyawarah dewan.
“Jadi, rapat hari ini sesuai dengan jadwal Banmus, sebagai bentuk dukungan kemaslahatan khususnya peserta BPJS yang ada di Kapuas,” kata Baihaqi seusai rapat.
Legislator asal PKB ini menjelaskan, rapat tersebut juga membahas terkait adanya kekurangan anggaran tahun 2021 untuk iuran peserta PBPU-BP kelas 3 yang iurannya dibayarkan oleh Pemkab Kapuas.
Diharapkan kekurangan anggaran tersebut bisa dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2021.
“Kami dorong Pemda mengalokasikan dana di pembahasan APBD Perubahan, paling tidak kekurangan Rp 8,8 Miliar itu sesuai dengan kebutuhan dari Agustus – Desember 2021 itu bisa dipikirkan,” ucap Baihaqi.
Karenanya lanjut Baihaqi, pihaknya mendorong Pemda supaya dalam rapar Banggar nanti bisa sama-sama mengawal agar alokasi dana Pemda untuk pemenuhan pembayaran BPJS bisa terlaksana dengan baik.
Sementara itu, Kepala BPJS Cabang Kapuas, Handayani mengatakan audiensi ini juga tindaklanjut hasil pertemuan dengan Sekda Kapuas yang menyarankan audiensi dengan DPRD Kapuas.
“Sehingga nantinya kekurangan anggaran untuk iuran peserta PBPU-BP kelas 3 yang iuran dibayarkan oleh Pemda itu bisa dialokasilam pada APBD perubahan tahun 2021. Yang mana besarannya sebesar Rp 8,8 Miliar,” ucap Handayani.
Karena menurut Handayani, saat ini anggaran yang tersedia sebesar Rp15 miliar hanya cukup untuk bulan Januari sampai dengan 31 Juli 2021 saja, dengan peserta 51.883 orang.
“Sehingga kekurangan anggaran Rp 8,8 miliar itu bisa dialokasi pada APBD Perubahan 2021 nantinya,” harap Handayani. (is)
Discussion about this post