KALAMANTHANA, Sampit – Rencana relokasi terminal pelabuhan bongkar muat di kota Sampit, kembali mendapat sorotan dari Ketua Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Dadang Siswanto SH, dia bahkan mempertanyakan rencana relokasi pelabuhan bongkar muat yang sudah jadi agenda pemerintah daerah itu kapan untuk direalisasikan.
“Banyak potensi yang kami lihat akan tercapai apabila rencana relokasi terminal pelabuhan itu segera direalisasikan, ini yang ingin kita pertanyakan, apakah akan direlokasi keberadaaanya atau masih dipertahankan, sebab salah satu yang menjadi persoalan ke depannya yakni masalah pelabuhan yang ada di dalam perkotaan ini akan menghambat lajunya peningkatan PAD kedepannya,” ungkap legislator Senior PAN ini Selasa (25/5/2021).
Disisi lain Dadang juga menegaskan, bahwasannya aktivitas bongkar muat barang menggunakan kendaraan berat yang hilir mudik ke Terminal kota Sampit Pelabuhan Sampit itu dinilai membawa dampak kurang baik dan bahkan terkesan memaksakan untuk menggerus anggaran APBD kedepannya, dalam rangka perbaikan jalan dan lainnya.
“Kita ketahui selama ini kendaraan berat terus memaksa keluar masuk lintas kota, sehingga menyebabkan banyak dampak buruk, terutama kerusakan jalan di kawasan kota yang dilintasi angkutan berat itu makin tinggi, dan bahkan juga rawan terjadinya kecelakaan,” timpalnya.
Bahkan wakil rakyat dari Kecamatan Baamang ini dengan tegas mengatakan, kendaraan besar yang melintas di kawasan Jalan S Parman sudah tidak bisa lagi dibiarkan karena selain menyebabkan kerusakan jalan juga faktor keselamatan warga.
“Sebagai contoh kita lihat sudah ada berapa kali truk fuso yang amblas di Jalan S Parman maupun jalan Ahmad Yani. Apa mungkin terus menerus truk bobot besar ini dibiarkan, karena apabila itu terus terjadi maka justru akan terus memakan anggaran yakni untuk perbaikan jalan dan lainnya, disatu sisi jalan juga akan cepat rusak karena memang bobotnya tidak sesuai dengan kategori jalan yang ada saat ini,” imbuhnya.
Bahkan dia menyarankan agar pemerintah daerah dalam konteks ini segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti Pelindo guna membahas dan menindaklanjuti hal tersebut,demi kepentingan daerah dan masyarakat secara umumnya.
“Kami berharap pemerintah segera mengkoordinasikan hal ini dengan pihak terkait seperti Pelindo, agar nantinya ketahanan jalan dalam Kota Sampit bisa lama dan tidak terus menerus memakan anggaran yang cukup besar, serta anggaran APBD bisa dialokasikan ke jalan lain yang sudah lama didambakan oleh warga masyarakat,” tutupnya.(drm)
Discussion about this post