KALAMANTHANA, Sampit – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur mendorong pemerintah kabupaten terus aktif berkoordinasi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam rangka mempercepat pemerataan kelistrikan hingga ke pelosok karena masih ada puluhan desa yang belum menikmati dialiri listrik.
“Belum meratanya kelistrikan menjadi perhatian kami lembaga DPRD karena selama ini banyak dikeluhkan masyarakat. Masih ada sekitar 49 desa yang belum dialiri listrik oleh PT PLN sehingga warga masyarakat mengandalkan listrik menggunakan mesin genset maupun listrik tenaga surya ini harus jadi perhatian khusus kita bersama,” ungkap Wakil Ketua II DPRD Kotim H.Hairis Salamad Kamis (27/5/2021).
Bahkan menurutnya dari hasil diskusi DPRD dan pimpinan PT PLN Kota Palangkaraya belum lama ini, Hairis menyebutkan bahwa peluang untuk percepatan perluasan jaringan listrik di Kotawaringin Timur masih terbuka bahkan dari informasi yang disampaikan pihak PLN ada satu desa di Kotim yang sudah dicanangkan untuk dipasang jaringan baru namun terbentur beberapa persoalan sehingga tertunda.
“Hasil pertemuan kemarin pada prinsipnya pihak PLN sangat mendukung terkait dengan percepatan pembangunan jaringan listrik baru bagi desa-desa yang masih belum teraliri listrik, hanya saja pihaknya meminta back up dari pihak eksekutif dan legislatif untuk mempermudah urusan birokrasi,” jelasnya.
Bahkan Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan perlu kesamaan pandangan antara semua pihak baik itu dari pemerintah daerah, PLN maupun pihak perusahaan yang terlibat dalam pemasangan jaringan baru untuk listrik di sejumlah desa di wilayah utara Kabupaten Kotawaringin Timur.
“Kami yakin dengan koordinasi dan komunikasi yang baik, target percepatan perluasan jaringan listrik maupun akses jaringan telekomunikasi di kabupaten Kotim ini bisa cepat terwujud, sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan dalam menikmati akses layanan publik,” tuturnya.
Disisi lain menurutnya, listrik mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk untuk kegiatan ekonomi. Keberadaan listrikpun akan turut mendorong percepatan kemajuan ekonomi di desa termasuk bahan dasar utama untuk Falsilitas penunjang bagi masyarakat.
“Kami lembaga legislatif siap pasang badan untuk hal ini, karena memang merupakan hak setiap warga masyarakat untuk menikmati listrik yang sudah lama mereka dambakan,” tutupnya. (drm)
Discussion about this post