KALAMANTHANA, Sampit – Sedikitnya ada sebanyak 10 orang Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dari daerah pemilihan (Dapil) I Kecamatan Mentawa Baru Ketapang melakukan giat reses kelompok di dua desa yaitu Desa Bapanggang Raya dan Bapeang pada Selasa (8/6/2021).
Giat Reses Anggota DPRD Dapil I tersebut diantaranya, Sutik ST, H.Ardiansyah, Ir.SP Lumban Gaol, M.Kurniawan Anwar, H.Suprianto, Ir Perdamean Gultom, Bima Santoso, Riskon Fabiansyah, Khozaini dan Modika Latifah Monawarah, itu disuguhkan banyaknya keluha atau aspirasi dari warga masyarakat.
“Saat melakukan reses di Desa Bapanggang Raya kami mendapatkan keluhan dari kepala desa terkait belum maksimalnya CSR perusahaan yang ada di wilayah desa terhadap masyarakat sekitar, padahal mereka bekerja satu kali 24 jam, dan imbasnya ke masyarakat. Selain itu juga untuk pemulihan ekonomi masyarakat di sektor pertanian dan perkebunan, mereka meminta pemerintah daerah untuk membuka lahan tidur yang sampai saat ini masih ada diwilayah itu,”ungkap Sutik.
Bahkan hasil reses di Desa Bapeang, Kepala Desa setempat yakni Rahmadi meminta agar petani didesanya dapat diberikan solusi tentang susahnya mendapatkan pupuk bersusidi di kios-kios penjual pupuk resmi selama ini. Hal ini menurutnya selain harga yang cukup tinggi juga sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut.
Bahkan dia juga memyampaikan, selain kelangkaan pupuk bersubsidi warganya juga mengeluhkan terkait keterbatasan kuota gas elpiji 3 kilogram yang diterima masyarakat desa sehingga tidak jarang warga desa harus terpaksa membeli gas elpiji non subsidi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di wilayah tersebut.
“Gas elpiji 3 kg juga banyak dikeluhkan warga karena terbatasnya kuota, kadang warga kalau kehabisan mau tidak mau membeli gas yang non subsidi untuk kebutuhan sehari-harinya,”ungkap Kades Bapeang ini.
Disisi lain menanggapi hal itu Riskon Fabiansyah selaku anggota DPRD Kabupaten Kotim dari fraksi partai Golkar mengatakan, apa yang disampaikan oleh kepala Desa Bapeang ini nantinya akan disampaikan saat pembahasan hasil reses dalam rapat paripurna dalam waktu dekat ini.
“Pembangunan infrastruktur ataupun lainnya yang diusulkan dan belum terilisasi pada tahun 2021 ini kami secara khusus minta maaf kerena tahun ini anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kotim kembali mengalami refocusing, ini tentunya menjadi kendala pembangunan, namun demikian kami tentunya akan perjuangkan aspirasi masyarakat,”tutup Riskon.(drm)
Discussion about this post