KALAMANTHANA, Muara Teweh – APBD Kabupaten Barito Utara tahun 2020 banyak terkuras untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya. Uang rakyat yang tersedot mencapai sekitar Rp108 miliar.
Angka tersebut diketahui publik pada saat Bupati Barito Utara Nadalsyah menyampaikan jawaban kepada fraksi-fraksi pendukung dewan, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 di Muara Teweh, Jumat (16/7/2021).
Jawaban bupati tersebut menanggapi pertanyaan yang dilayangkan Fraksi Amanat Rakyat Karya Sejahtera, melalui juru bicaranya Asran pada paripurna pemandangan umum fraksi.
Apa saja dan berapa besar pos anggaran terkait wabah Covid-19?
Bupati Nadalsyah menjelaskan, pada tahun anggaran 2020, realisasi penanganan Covid-19 sebesar Rp29,6 miliar.
Baca Juga: Beban Berat! APBD Barito Utara harus Tanggung Kontrak Multiyears Rp175 M
Realisasi dana tersebut salah satunya dipergunakan untuk :
(1) Penyemprotan desinfektan.
(2) Sosialisasi pencegahan penyebaran Covid-19 melalui spanduk dan baliho.
(3) Pembagian masker kepada masyarakat.
Menurut Nadalsyah, berdasarkan data Satuan Tugas Covid-19 Provinsi Kalteng sampai dengan 1 Januari 2021, di Kabupaten Barito Utara terkonfirmasi positif Covid-19 467 orang, dalam perawatan 26 orang, sembuh 423 orang, dan meninggal dunia 16 orang.
“Data tersebut menunjukkan bahwa dalam penanganan Covid-19, Pemkab Barito Utara telah maksimal mencegah penularan wabah Covid-19 secara luas dan masif, jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Kalteng,” kata Nadalsyah.
Ia menambahkan, APBD 2020 juga difokuskan pada penanganan dampak kesehatan dan dampak sosial penanganan Covid-19. Seperti menyediakan anggaran pada belanja tak terduga sebesar Rp78,3 miliar.
Pos belanja tak terduga mencakup keperluan bidang kesehatan antara lain :
(1) Pembelian alat pelindung diri (APD) tenaga kesehatan.
(2) Pembangunan tempat isolasi pasien positif Covid-19.
(3) Pembelian obat-obatan.
(4) Pembelian alat tes Covid-19.
(5) Insentif tenaga kesehatan.
Ada pula pos belanja tak terduga keperluan bidang pencegahan sosial dan dampak kemasyarakatan, antara lain :
(1) Insentif tenaga lapangan (tim gabungan) penanggulangan wabah Covid-19 pada beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Tim ini melakukan kegiatan penertiban dan sosialisasi bahaya wabah Covid-19.
(2) Bantuan kepada masyarakat terdampak berupa sembako oleh Dinas Sosial PMD Barito Utara.
“Program pemulihan ekonomi daerah lebih difokuskan pada APBD tahun anggaran 2021 sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat,” sebut Nadalsyah.
Berdasarkan catatan Kalamanthana.id, saat pandemi Covid-19 merebak pada 2020, berbagai kalangan di luar pemerintah, terutama perusahaan juga ikut memberikan sumbangan APD dan sembako kepada masyarakat. Tentu sumbangan tersebut tercatat di luar APBD.
Diperkirakan pada APBD 2021, anggaran juga masih tersedot buat penanganan Covid-19 dan proyek infrastruktur.
Ada beberapa pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan Pemkab Barito Utara, seperti :
(1) Pengadaan pelayanan Swab PCR di Barito Utara sesuai dengan janji pemerintah.
(2) Pelaksanaan 3 T secara masif dan menyeluruh.
(3) Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi usia 18 tahun ke atas.
(4) Pelaksanaan vaksinasi bagi usia 12-18 tahun.(mel)
Discussion about this post