KALAMANTHANA, Muara Teweh – Status Pemadam Kebakaran (Damkar) sebagai Bidang yang digabungkan dengan Satpol PP di Kabupaten Barito Utara, mendesak direorganisasi atau dimekarkan menjadi dinas tersendiri.
Selain karena tugas pokok fungsinya berbeda dengan Satpol PP, intensitas peristiwa kebakaran permukiman dan perumahan warga juga makin tinggi di Barito Utara. Bulan ini saja, kebakaran terjadi dua kali dalam rentang waktu 14 jam di Kelurahan Melayu, Muara Teweh.
Ketika dikonfirmasi saat kebakaran di Jalan Merak, Sabtu (16/10), Sekda Barito Utara Muhlis kepada Kalamanthana.id membenarkan, nomenklatur perubahan dan peningkatan status Damkar sedang digodok. “Sudah diajukan, sekarang dalam tahap penggodokan,” kata Muhlis.
Informasi lain yang dihimpun media ini dari berbagai sumber, Senin (25/10/2021) menyebutkan, pada 25 Februari 2021 telah keluar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16/2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten atau Kota.
Dalam Permendagri tersebut jelas tertera pada Pasal 22, pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Dinas Damkar daerah provinsi dan kabupaten atau kota dibentuk sebagai dinas yang mandiri dan tidak digabung dengan urusan pemerintahan lainnya serta disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama satu tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
Faktanya di Kabupaten Barito Utara, tepat hari ini sudah delapan bulan deadline Permendagri berlalu, Damkar belum juga menjadi dinas mandiri.
Diduga ini berkaitan dengan kemampuan finansial dan kondisi fiskal daerah ini. Sebab, secara bersamaan, tiga dinas yakni PUPR, Pertanian, dan Pendidikan juga hendak dinaikkan statusnya dari tipe B menjadi tipe A. tentu semuanya membutuhkan dukungan dana, padahal saat ini kondisi keuangan Pemkab Barito Utara cenderung minus alias defisit.
Cara kompromistis, Damkar dijadikan dinas tipe C dengan perhitungan beban kerja dan organisasi paling ringan dibandingkan tipe A dan B. Ini pun mesti memperhitungkan anggaran tersedia.
Pasalnya, Dinas Damkar dan Penyelamatan tipe C wajib memiliki sekretariat dengan dua subbagian serta bidang pencegahan dengan tiga seksi dan bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana juga dilengkapi tiga seksi. Organanisasi membutuhkan ongkos lebih besar bila dibandingkan dengan Bidang Damkar yang bergabung dengan Satpol PP.(melkianus he)
Discussion about this post