KALAMANTHANA, Muara Teweh – Anggota Komisi VII DPR-RI, Willy Midel Yoseph atau WMY, menggelar kunjungan kerja ke Kabupaten Barito Utara, Selasa (18/1/2022).
WMY memberikan perhatian khusus tentang masalah pemasangan jaringan listrik dan rasio elektrifikasi di Barito Utara dan Kalteng umumnya. Ini sesuai bidang tugas Komisi VII yang mencakup energi, riset dan teknologi, serta perindustrian.
“Ada dua masalah pembangunan yang mesti dipercepat di Kalteng, meliputi sektor komunikasi dan listrik. Listrik merupakan hal yang utama. Sehari saja tak ada listrik, kita seperti mundur 50 tahun,” ujar mantan Bupati Murung Raya dua periode ini.
WMY sempat mendengarkan paparan dari Wakil Bupati Sugianto Panala Putra, Sekda Muhlis, Wakil Ketua DPRD Sastra Jaya, anggota DPRD Henny Rosgiaty Rusli, anggota DPRD Sunario, dan manajer PLN (Persero) ULP atau Unit Layanan Pelanggan Muara Teweh Sesen, tentang kondisi terkini kelistrikan di Barito Utara.
Dalam paparan PLN ULP Muara Teweh, tercatat sebanyak 27 desa atau 23 persen dari total desa dan kelurahan di Barito Utara belum teraliri listrik.
Secara rinci kondisi di Barito Utara adalah :
(1) Rasio elektrifikasi 92,58 persen.
(2) Rasio desa 76,70 persen.
(3) Total rumah tangga mendapat layanan listrik 99,49 persen.
Desa-desa yang belum teraliri listrik meliputi :
(1) Di Kecamatan Gunung Purei tujuh desa.
(2) Di Kecamatan Lahei empat desa.
(3) Di Kecamatan Teweh Baru satu desa.
(4) Di Kecamatan Teweh Selatan satu desa.
(5) Di Kecamatan Teweh Timur sembilan desa.
Menurut Manajer PLN ULP Muara Teweh Sesen, dua kendala yakni akses jalan dan pembebasan jalan (row) sebagai penghambat percepatan pembangunan listrik di Barito. “Kita terpaksa harus angkut material kewat jalur sungai,” ujar dia.
Anggota DPRD Barito Utara Henny Rosgiaty Rusli menyebutkan, listrik memang menjadi masalah. Tetapi respon dari masyarakat yang merelakan lahannya dilewati jaringan listrik sangat positif. “Di Lahei Barat, masyarakat sudah kerja bakti lebih dahulu, sebelum jaringan PLN masuk,” kata dia.
Menanggapi kondisi listrik di Barito Utara, WMY mengatakan Kalteng bersama Kaltara, Papua, dan Papua Barat termasuk daerah tertinggal soal listrik.
“Kalau PLN belum masuk, itu tandanya negara belum hadir. Kita menantang PLN bagaimana menjadikan Indonesia Terang untuk Kalteng. Butuh dana Rp2 T untuk anggaran listrik di Kalteng. Saya nilai itu kecil, karena kita ingin rakyat jadi cerdas, bahagia, dan sejahtera. Saya bicarakan masalah listrik dengan GM PLN kalselteng, Dirjen, dan Menteri ESDM ,” jelas Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional ini.(Melkianus He)
Discussion about this post