KALAMANTHANA, Palangka Raya – Pansus DPRD Kota Palangka Raya, rapat final terkait hasil pemeriksaan BPK RI tentang perundangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD).
Rapat dihadiri instansi terkait lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya, Jumat (25/2/2022).
Ketua Pansus DPRD Kota Palangka Raya Sigit Widodo mengatakan, pihaknya telah melaksanakan rapat final terkait rekomendasi BPK RI dan siap untuk dibahas di rapat paripurna.
Dimana dua OPD terkait telah melaksanakan rencana aksi untuk menyelesaikan rekomendasi BPK RI. “Dari beberapa kali kita melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait, maka dapat disimpulkan, kalau OPD yang ada dilingkup pemko ini sudah menjalankan rekomendasi yang di berikan BPK RI,” katanya.
Dari hasil rapat tersebut pula menurut Sigit, maka semua rencana kerja yang disusun sudah sesuai. Hanya saja perlu ada kalimat-kalimat yang diperbaiki dan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.
“Hasil ini menunjukkan ada itikad baik untuk menyelesaikan. Karena sudah ada rencana aksi, tinggal penyempurnaan kalimat dari DPRD terkait LHP BPK RI itu. Selanjutnya nanti akan dibawa ke paripurna,” ujarnya.
Pihaknya akan membentuk tim kecil untuk merumuskan redaksional yang akan segera disahkan dalam rapat paripurna. “Tadi juga kita bentuk tim kecil untuk redaksional, guna pembahasan terkait rekomendasi ini untuk disampaikan saat paripurna,” tambah Sigit.
Rapat dihadiri instansi terkait lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya, Jumat (25/2/2022). (srs)
Discussion about this post