KALAMANTHANA, Sampit– Ketua Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, M. Kurniawan Anwar menegaskan, potensi kerusakan jalan yang berstatus aset milik daerah saat ini kian parah akibat aktivitas Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang menggunakan jalan tersebut untuk mengangkut hasil produksi mereka.
“Terus terang kami perhatikan, dalam sehari bisa lebih dari puluhan hingga ratusan truk CPO milik perusahaan sawit yang hilir mudik melintas dijalan yang tidak seharusnya mereka lewati, karena memang mereka sebenarnya wajib memiliki jalan sendiri sebagai syarat mutlak terkait hasil industrial mereka, jangan sampai menggunakan jalan umum,” ungkapnya Jumat (11/03/2022).
Disisi lain Kurniawan juga menegaskan, bagian yang tidak terpisahkan, adalah setiap perusahaan perkebunan semestinya membuat jalan sendiri untuk mengangkut hasil produksi kebun mereka. Dimana perusahaan bisa membuat jalan sendiri dengan kekuatan yang sesuai dengan bobot truk bermuatan tandan buah segar maupun CPO (crude palm oil) atau minyak mentah kelapa sawit.
“Harus kami tekankan, karena ini bentuk fungsi pengawasan kami di Komisi IV, tegas kami katakan bahwa aktivitas kendaraan besar Truk bermuatan TBS maupun CPO itu mempunyai andil besar memperpendek usia jalan yang dibangun menggunakan APBD karena membawa muatan hingga lebih dari 20 ton, padahal kemampuan jalan di Kotawaringin Timur hanya delapan ton muatan sumbu terberat (MST),” timpalnya.
Bahkan menurutnya, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sudah mengatur terkait kelayakan jalan, kelas jalan, hingga analisa dampak lalu lintas . Dalam hal itu juga enurutnya, hilir mudik angkutan sawit maupun angkutan PBS lainnya di jalan umum sangat berisiko meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas.
“Memang itu merupakan atensi kami khususnya di Komisi IV DPRD, maka dari itu kami dalam waktu dekat juga akan segera melakukan giat-giat khusus terhadap PBS yang masih menggunakan jalan umum, terutama dalam hal produksi,” tutupnya. (Sudarmo)
Discussion about this post