KALAMANTHANA, Sampit – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H. Rudianur kembali ingatkan pemerintah setempat, agar bisa melakukan perencanaan secara matang terkait kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 77 desa pada Oktober 2023 mendatang.
Menurutnya, persoalan kebutuhan akan anggaran mengingat Pilkades yang direncanakan pelaksanaannya pasca bencana pandemi Covid-19 ini, membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, namun dibatasi dengan tingkat perkembangan anggaran daerah yang belum stabil hingga saat ini itu, harus benar-benar diperhatikan.
“Kami berharap persiapannya segera dimatangkan, kita tidak mau lagi ada persoalan baru, ketika anggaran nanti sudah ketuk palu. Itu artinya dari sisi perencanaan sampai pada eksekusi dilapangan harus benar-benar diperhatikan, apalagi kita Pilkades ini pasca pandemi, jadi banyak hal yang menjadi beban di sisi anggaran tentunya, sehingga kami minta jangan sampai kebablasan,” ungkapnya Rabu (20/04/2022).
Disisi lain legislator Partai Golkar ini juga menambahkan,Pilkades serentak keempat yang digelar di Kabupaten Kotawaringin Timur ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah bersama legislatif selaku pengawas dan panitia pelaksana untuk menciptakan pesta demokrasi yang sesuai dengan amanah aturan yang ada.
“Sebelumnya pilkades serentak dilaksanakan di 77 desa pada 21 Oktober 2017, kemudian pilkades di 48 desa pada 15 Desember 2018, selanjutnya pilkades di 43 desa pada 14 Maret 2020, dan di tahun 2023 nanti ada sebanyak 77 desa lagi, artinya kita sudah pengalaman, namun perlu di catat dan diperhatikan, jangan sampai kendala yang sama muncul di putaran berikutnya, apalagi anggarannya cukup besar,” tandasnya.
Bahkan Rudianur juga menekankan, persoalan atau kendala pelaksanaan seperti tahun-tahun sebelumnya harus menjadi pelajaran yang tidak boleh terulang kembali di tahun berikutnya. Baik dari sisi pengawasan, anggaran, dan tingkat keselamatan anggota panitia dan pengawasan sampai tingkat desa.
“Seperti tahun lalu insiden juga terjadi, untungnya tidak memakan korban jiwa, artinya kurang sefty, kemudian persoalan kekurangan anggaran keselamatan, dan lainnya itu harus dikaji lebih dalam,” tutupnya. (Sudarmo)
Discussion about this post