KALAMANTHANA, Pulang Pisau – Petani kelapa sawit Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis), Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencabut larangan ekspor CPO dan mengembalikan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sesuai dengan yang telah ditetapkan Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng.
“Permintaan atau harapan ini tentunya tidak hanya dari petani kelapa sawit di Kabupaten Pulang Pisau tapi petani kelapa sawit di Indonesia akibat permasalah ini,” ucap Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Pulang Pisau Diharyo, Senin (16/05/2022).
Ia menilai tidak ada gejolak dan kelangkaan minyak goreng saat Hari Raya Idul Fitri lantaran telah terpenuhinya stok minyak goreng dalam negeri. Oleh karena itu sudah saatnya pemerintah mencabut larangan ekspor CPO dan produk turunannya.
Kebijakan yang berlaku sejak tanggal 28 April itu dinilai sudah menghancurkan ekonomi petani sebagai komponen paling hulu dari rantai pasok minyak kelapa sawit.
“Karena itu kami dari Apkasindo Pulang Pisau minta supaya Bapak Presiden Jokowi segera mencabut larangan ekspor dan mengembalikan harga TBS kelapa sawit sesuai dengan yang telah ditetapkan Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng. Kami harapkan jangan ditunda-tunda lagi,”katanya.
Diharyo juga mengungkapkan, semenjak larangan ekspor diberlakukan dan anjloknya harga TBS banyak petani kelapa sawit di Pulpis yang mengalami kerugian, hal ini akibat dari mahalnya harga pupuk dan biaya perawatan serta biaya panen dan nilai jual tidak dapat menutupinya, maka tidak menutup kemungkinan akan menjual kebun kelapa sawit nya dan beralih profesi.
Padahal saat dunia saat ini kekurangan minyak nabati dan Indonesia sebagai pemilik kebun kelapa sawit terbesar punya tanggung jawab memenuhi permintaan sebagai bagian dari masyarakat internasional yang beradab.
Oleh kerena itu pihaknya berharap Presiden Jokowi dapat segera mencabut dan mengatur secara ketat pemenuhan kebutuhan minyak goreng di dalam negeri serta menindak tegas pada perusahaan yang bermain-main dengan kebutuhan rakyat.
“Harus dilakukan segera karena kondisinya sudah darurat. Kalau diteruskan maka akan banyak petani sawit yang gulung tikar. Ini akan kontra produktif dengan upaya pemulihan ekonomi nasional,” tutupnya.
Discussion about this post