KALAMANTHANA, Muara Teweh – Kejaksaan Negeri Barito Utara (Kejari Barut), Kalimantan Tengah, dilawan melalui gugatan praperadilan oleh 2 tersangka perkara korupsi peremajaan sawit rakyat (PSR) atau replanting.
Sidang perdana gugatan praperadilan kasus dugaan korupsi PSR digelar di Pengadilan Negeri (PN) Muara Teweh, Senin (23/5/2022) siang.
Tersangka Ksn dan DN selaku pemohon memberikan Surat Kuasa kepada Rahmadi G Lentam, Sukarlan Fachrie Doemas, dan Benny Pakpahan untuk melawan termohon Kejaksaan Negeri (Kejari Barut).
Sidang gugatan DN tercatat Nomor 1/Pid.Pra/2022 dipimpin hakim tunggal M Aunur Rofiq. Adapun gugatan Ksn dengan Nomor 2/Pid.Pra/2022 PN MTW, sidang oleh hakim tunggal M Iskandar Muda.
Baik pada sidang pertama maupun kedua yang dilakukan secara berturutan, pihak termohon, Kejari Barut, tidak hadir tanpa alasan. Sedangkan dari pihak pemohon lengkap hadir bersama dengan Penasehat Hukum Rahmadi G Lentam dan Sukarlan Fachrie Doemas.
Hakim Iskandar Muda usai membuka sidang mengatakan, mekanisme praperadilan sama seperti hukum perdata. “Sidang ditunda sampai 31 Mei 2022, untuk memberikan kesempatan kepada termohon hadir, ” kata Iskandar.
Begitu pula pada sidang kedua, hakim tunggal Aunur Rofiq menunda persidangan sampai 31 Mei 2022, guna memberikan kesempatan termohon, Kejari Barut, hadir.
Kenapa pihak termohon tak hadiri siding praperadilan? Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara, Iwan Catur Karyawan, saat dikonfirmasi Senin siang, tak menjawab pertanyaan kalamanthana.id, kendati pesan sudah dibacanya.
Penasehat Hukum Pemohon, Rahmadi Lentam, secara tegas menuding pihak Kejari Barut tak menghormati pengadilan.
“Kami tidak tahu kenapa mereka tidak hadir. Harusnya hadir. Klien saya saja karena ditetapkan tersangka, mereka hadir dan semua sudah siap. Nah, Harusnya Kejaksaan Negeri Barito Utara juga begitu, kalau dipraperadilankan, seyogianya juga harus hadir. Tidak perlu menunggu-nunggu. kalau begini menimbulkan prasangka,” kata Rahmadi kepada wartawan di kantor PN Muara Teweh, Senin siang.
Rahmadi menambahkan, waktu sangat cukup bagi pihak kejaksaan. Apalagi jarak kantor kejaksaan dan pengadilan sangat dekat. “Jadi harusnya mereka juga tahu cara menghormati peradilan. Hal begini harusnya jadi contoh penegak hukum. Mereka harus menghormati peradilan dan hukum beracara. Jangan membuat orang menunggu-nunggu. Ini yang acapkali menganggu rasa keadilan. Klien kami hadir, malah kami yang jauh dari Palangka Raya saja hadir,” sebut pengacara ternama di Kalteng ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, tiga orang tersangka dugaan korupsi proyek peremajaan kelapa sawit rakyat (PSR) atau replanting tahap I, tahun 2019-2021, telah menerima surat penetapan dari Kejaksaan Negeri Barito Utara, Kalimantan Tengah, sejak Selasa (12/4).
Kepala Kejaksaan Negeri Barut Iwan Catur Karyawan menjelaskan, penetapan tiga tersangka berdasarkan :
(1) Surat Penyidikan Nomor : Print-01A/0.2.13/Fd.1/04/2022 tanggal 06 April 2022 atas nama SB (Mantan PNS Kabupaten Barito Utara.
(2) Surat Penyidikan Nomor : Print-02A/0.2.13/Fd.1/04/2022 tanggal 06 April 2022 atas nama Ksn pekerjaan swasta.
(3) Surat Penyidikan Nomor : Print-03A/0.2.13/Fd.1/04/2022 tanggal 06 April 2022 atas nama DN pekerjaan swasta.
Ketiga tersangka tersebut disangkakan Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomo : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidiair: Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomo : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (MELKIANUS HE)
Discussion about this post