KALAMANTHANA, Kasongan- Ketua DPRD Kabupaten Katingan Marwan Susanto berharap di tahun berikutnya pemerintah bisa mempertahankan opini WTP. Namun, setidaknya jangan sampai ada catatan dari penilaian BPK.
“Sebab, penilaian itu hasilnya menjadi semangat kerja yang dibuktikan dari pemerintah setempat, ” ungkapnya, Kamis (1/12/2022).
Ia mengatakan, laporan penggunaan anggaran dan keuangan pemerintah Katingan Tahun 2019 sudah berjalan secara akuntabilitas. Keuangan sudah disepakati bersama antara pihak legislatif dan eksekutif ketika penetapan pagu anggaran dan melalui pembahasan.
“Kami memperingatkan pemerintah setempat untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, opini itu seharusnya jangan ada catatan dari BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah,” jelasnya.
Dalam mempertahankan nilai baik itu, jajaran pemerintah daerah agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi kerja dengan mematuhi aturan yang berlaku. Mari berprestasi dan berkinerja yang baik dengan menjalankan program kerja yang sudah dirancang dari dalam mencapai hasil yang maksimal.
“Prestasi pemerintah dibuktikan dari keberhasilan dalam mempertahankan opini WTP itu. Alasannya, penggunaan anggaran dan pencapaiannya kinerja bisa berjalan maksimal jika dilakukan secara keterbukaan publik dan terencana, ” bebernya.
Dari penilaian BPK itu, laporan penggunaan keuangan masih diberikan catatan dan koreksi terhadap pengelolaannya. Sehingga, Opini WTP harus diterapkan secara optimal dalam APBD.
“Pengelolaan keuangan mengalami kemajuan. Salah satunya dari sisi kepatuhan terhadap ketentuan prosedur hukum atau undang-undang. Sisi kemajuan itu dibuktikan melalui perolehan laporan keuangan dengan Opini WTP pada tahun anggaran sebelumya, ” pungkasnya. (hr)
Discussion about this post