KALAMANTHANA, Sampit – Jajaran Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) terus mendorong agar pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) fokus dalam menangani persoalan sengketa yang melibatkan warga masyarakat dengan Perusahaan Besar Swasta (PBS).
Seperti yang diungkapkan oleh anggota Komisi I M.Abadi, (26/3/2023). Menurutnya, kasus sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit pada umumnya sampai sejauh ini masih menjadi konflik panjang yang minim menemukan solusi terbaik sehingga menjadi tidak selesai.
“Banyak persoalan di dalam daerah ini yang harus kami dorong agar pemerintah daerah bisa segera menyelesaikannya secara bertahap, baik itu soal sengketa lahan masyarakat dengan PBS sampai pada persoalan tuntutan plasma 20 persen dari luar dan dalam HGU perusahaan itu sendiri,” ungkapnya.
Disamping itu, dia juga menekankan, pentingnya menjaga kondusifitas dan stabilitas keamanan daerah supaya para investor merasa nyaman dan aman dalam menjalankan investasi di daerah ini.
“Kalau konflik masih terus terjadi maka kondisi kondusifitas daerah akan terganggu, dunia investasipun akan ikut terganggu, hal seperti ini justru akan merugikan daerah kita, untuk itu kami berharap agar berbagai bentuk sengketa atau konflik masyarakat dengan PBS ini bisa di selesaikan atau mendapat solusi yang tepat,” tutupnya. (Sudarmo)
Discussion about this post