KALAMANTHANA, Pulang Pisau – Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pulang Pisau melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negeri – Reformasi Birokrasi (Kemenpan – RB).
Kepala BKPP Pulang Pisau, Alfonso Rojas mengatakan, kegiatan yang diberpusat Jakarta belum lama itu dilakukan dalam rangka rekrutmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) khusunya diwilayah Pulang Pisau.
”Kegiatan itu terkait rekrutmen P3K, kita telah melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan – RB) di Jakarta,” kata Kepada BKPP Pulang Pisau, Alfonso Rojas melalui rilis yang diterima media ini, beberapa waktu yang lewat.
Pria yang akrab disapa Rojas itu menjelaskan bahwa pada tahun 2023 Kementrian Keuangan sesuai Permenkeu No. 212/PMK.07/2022 telah menetapkan kuota 111 PPPK formasi guru.
Dari hasil koordinasi dan konsultasi kata Rojas, pengajian P3K yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat masih belum mencukupi dan perlu adanya sharing dengan APBD Kabupaten Pulang Pisau. “Sharing anggaran pengajian untuk P3K ini yang menjadi kendala, sehingga dicarikan solusinya,” ucapnya.
Kendati begitu, lanjut Rojas, pihak akan segera berkoordinasi dengan Instansi dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten terkait. Selanjutnya akan dilaporkan kepada pimpinan sambil menunggu arahannya.
”Karena ini terkait pengajian. Jadi akan berkoordinasi dengan dinas terkait dan selanjutnya menyampaikan ke pimpinan,” ungkapnya
Rojas juga menambahkan selain konsultasi rekrutmen P3K, pihaknya juga kooordinasi dan konsultasi terkait rekrutmen CPNS.
Namun dapat dipastikan, kata Rojas, pada tahun 2023 tidak ada kuota penerimaan CPNS di Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau.
“Jadi, tahun ini memang tidak ada rekrutmen CPNS. Yang mendapat kuota rekrutmen CPNS tahun ini hanya instansi vertikal,” tutupnya. (Oktavianus)
Discussion about this post