KALAMANTHANA, Kuala Kapuas – Tim panitia khusus (Pansus) LKPj Bupati Kapuas 2022 DPRD Kapuas, Kalteng menyoroti penanganan ruas jalan di wilayah hulu Kabupaten Kapuas.
Karena pelaksanaan kegiatan fisik penanganan sejumlah ruas jalan di wilayah hulu Kapuas tahun 2022 berdasarkan hasil monitoring pansus DPRD Kapuas masih ada yang belum rampung.
“Saat kami monitoring kelapangan anggaran yang disetujui untuk penanganan ruas jalan itu ternyata masih belum rampung,” kata juru bicara Pansus LKPj DPRD Kapuas Berinto dalam rapat paripurna, Kamis (27/4/2023).
Salah satu contohnya ruas jalan dari Kapuas Hulu-Tumbang Bukoi dimana pengerjaan pengaspalan jalan sepanjang 2 kilometer juga belum dilaksanakan.
“Itu pada saat kami turun monitoring kelapangan pengerjaan pengaspalan jalan sepajang dua kilo meter masih belum rampung,” ujar Berinto.
Kemudian ruas jalan dari arah Jangkang, Pujon dan Pasak Talawang. Menurut Berinto dengan anggaran yang ada, apabila dipadukan dengan laporan LKPj, itu tidak relevan.
“Laporan realisasi penyerapan anggarannya bagus, tapi masyarakat tidak menikmati anggaran yang besar itu karena jalannya hancur. Itu pada bulan Maret 2023,” ucapnya.
Pansus DPRD juga menyayangkan Dinas PUPR yang tidak menyampaikan dokumen pendukung yang diminta oleh pansus.
Padahal Berinto bilang, program PUPR merupakan visi misi Bupati Kapuas yang diharapkan oleh masyarakat supaya keberadaan jalan bisa fungsional.
“Tapi ternyata dari beberapa dinas, hanya Dinas PUPR saja yang tidak menyerahkan dokumen pendukung yang diminta oleh pansus,” bebernya.
Karenanya, Pansus DPRD menyarankan kepada Plt Bupati Kapuas untuk melakukan pembinaan terhadap pejabat Dinas PUPR Kapuas.
“Kami dari pansus menyarankan agar mereka (pejabat Dinas PUPR) dilakukan pembinaan,” tegas Berinto. (irs)
Discussion about this post