KALAMANTHANA, Palangka Raya – Untuk mengkonfirmasi langsung hasil temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya tahun anggaran 2022, DPRD setempat bentuk Panitia Khsusus (Pansus).
Rapat pembentukan Pansus dilaksanakan pada, Senin (24/7/2023) menghasilkan kepurusan Mukarramah Fraksi Nasdem sebagai ketua, Shopie Ariany Sitorus Fraksi Perindo-PSI sebagai wakil ketua.
Anggota Pansus terdiri dari Hasan Busyairi (Golkar), Sudarto (Golkar), Arthur Apriosi Tuwan (Demokrat), Sigit Widodo (PDIP), Syaufan Hadi (PAN), Herry Purwanto Fraksi Gerakan Nasional bangkit (GNB), Rusdiansyah Fraksi Gerakan Nasional Bangkit (GNB)dan Ted Apry Mahendra (PDIP).
Anggota Pansus, Hasan Busyairi mengatakan, Pansus terdiri dari 10 orang atas usulan dari semua fraksi yang ada. Setelah itu, menggelar rapat bersama Dinas membahas terkait dengan temuan BPK.
Selanjutnya, tugas Pansus mengkonfirmasi langsung temuan tersebut ke Dinas terkait. Ada sebagian besar dari OPD itu sudah menindaklanjuti dan ada juga yang belum dan itu yang Pansus tunggu tindaklanjutnya.
Salah satu hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti, terkait kelebihan bayar. Hasan menambahkan temuan tersebut terjadi pada pembayaran BPJS kesehatan. Orang yang sudah meninggal masih terdaftar dan dikenai biaya pembayaran iuran. Mereka sudah meminta penjelasan kepada dinas terkait dalam hal ini dinas Kesehatan.
Dinas Kesehatan, Dukcapil dan Kesra supaya menyiapkan data-data untuk dikonfirmasi kembali, sehingga orang yang sudah meninggal itu tidak dikenai lagi pembayaran BPJS. Temuannya sekitar Rp27 juta. (bs)
Discussion about this post