KALAMANTHANA, Kasongan– Pemerintah Kabupaten Katingan akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 1.400 penerima dari masyarakat tidak mampu. Bantuan tersebut merupakan program untuk penanganan inflasi dan disalurkan kepada tujuh kelurahan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Katingan Elmon Sianturi melalui Sekretaris Dinas Arianson, Selasa (1/8/2023) menjelaskan, ada tujuh kelurahan yang mendapatkan BLT, diantaranya: Kelurahan Pagatan Hilir, Pagatan Hulu, Kasongan Lama, Kasongan Baru, Pendahara, Samba Kahayan dan Tumbang Sanaman.
Ia menyebutkan, bantuannya ini dengan asumsi tiga bulan dan untuk satu bulan sebesar Rp 250 ribu. Tetapi ini disalurkan sekaligus dalam tiga bulan sehingga ada Rp 750 ribu
“Kita salurkan melalui Bank Kalteng dan nanti dibagi ke tujuh kelurahan. Harapan kami, akan diproses dari Agustus hingga November 2023 dan memang saat ini masih dilakukan proses dalam peraturan bupati (Perbub) serta proses verifikasi data-data penerima yang masih dalam tahap pemeriksaan hingga selesai,” bebernya.
Menurutnya, sebagian penerima berasal dari data penerima tahun yang kemaren dan sudah dikurangi karena ada penerima ditahun sebelumnya sudah ada yang menerima bantuan program keluarga harapan (PKH) dan sembako.
“Jadi untuk penerima pada tahun ini, diharapkan tidak menerima bantuan berlebihan atau dobel dan juga disajikan lagi ke dalam satu keluarga yang tidak menerima PKH dan bantuan lainnya,” bebernya.
Ia menjelaskan, evaluasi data juga diterima dari pihak kelurahan demi menghidari penerima yang menerima bantuan lebih atau dobel. Sehingga, tahun ini, penanganan inflasi dilakukan setiap daerah di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Noor Radman menambahkan, instansi teknis telah melakukan verifikasi data. Mekanismenya di tahun yang lalu itu menggunakan belanja tak terduga. Namun, tahun ini menggunakan pos belanja biasa yang sumbernya dari pemerintah daerah,” cetusnya.
“Kenapa di salurkan hanya di kelurahan dan tidak di desa. Alasannya, desa sudah memiliki anggaran tersendiri menggunakan dana desa. Selain itu, supaya tidak terjadi tumpang tindih dengan BLT dana desa,” pungkasnya.
Sesuai dengan amanat presiden Republik Indonesia, untuk setiap daerah didorong melakukan upaya penanganan inflasi. Jadi , pihak Dinas Sosial juga berupaya melakukan program untuk menangani dampak inflasi di wilayah Pengang Hinje Simpei. (hr)
Discussion about this post