KALAMANTHANA, Muara Teweh – Keluhan warga masyarakat Barito Utara terkait tingginya harga LPG 3 Kg didengar oleh PT Pertamina dan ESDM Pusat. 4 orang anggota dewan setempat menyampaikan keluhaan warga tersebut, Kamis (3/8/2023).
Keempat anggota DPRD Barito Utara tersebut adalah Tajeri, Abri, Hasrat dan Sofia. Mereka mendampingi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian(Disdagrin) Jainal Abidin.
Kedatangan mereka tidak langsung berjalan mulus, tapi sempat dipersulit. Akses bertemu pihak yang berkompeten di kantor Pertamina terkait laporan dugaan penyelewengan distribusi LPG bersubsidi di Muara Teweh, Barito Utara.
Kedatangan wakil rakyat Barito Utara di terima oleh Manager LPG Subsidi dan Nonsubsidi Ipahani pada kantor PT Pertamina Parta Niaga Gambir, Kamis.
Dalam pertemuan di kantor PT Pertamina Parta Niaga Gambir ke empat wakil rakyat dan Kadis Perindustrian dan Perdagangan Barito Utara ini hampir 1,5 jam menyampaikan keluhan dari warga masyarakat di Kabupaten Barito Utara.
1.Terkait dugaan distribusi LPG bersubsidi 3 kilogram tidak sesuai aturan, hingga menyebabkan harga tinggi.
2.Dari 155 pangkalan yang ada di Kabupaten Barito Utara diduga banyak fiktif.
3.LPG bersubsidi jatah daerah lain yang di jual di Kabupaten Barito Utara atau bukan peruntukan wilayah.
4.27 surat diterbitkan oleh Disperindag Barito Utara, baik surat teguran kepada agen kesediaan menjual LPG sesuai HET dan pelaksanaan pasar penyeimbang.
Ketua Komisi III DPRD Barito Utara H Tajeri menambahkan dari beberapa hal disampaikan, Pertamina mengaku ada yang salah dalam pendistribusian dan penjualan LPG di Kabupaten Barito Utara.
Tajeri menyampaikan apa yang dikatakan pihak Pertamina, kalau seharusnya LPG 3 Kg itu milik pemerintah yang seharusnya dari agen disalurkan ke Pangkalan 80 persen dijual kepada yang berhak membelinya yaitu masyarakat miskin.
Sedangkan kata dia yang 20 persen untuk pengecer yang dijual kembali kepada yang berhak membelinya, dengan ketentuan tidak melebihi HET yang diatur pemerintah daerah setempat.
“Ditempat kita bukan seperti itu. Malah banyak pangkalan di daerah kita yang tutup dan saat ini gas justru banyak di distribusi ke kios-kios eceran,” ujar Tajeri.
Sementara anggota DPRD lainnya, Hasrat berharap dari hasil laporan ini ada perubahan baik, sehingga warga masyarakat bisa mendapatkan LPG bersubsidi sesuai HET yang ditetapkan oleh Pemerintah.
“Harga LPG di daerah kita sangat tidak wajar, para pelaku usaha harusnya menjual LPG berubsidi sesuai HET ditetapkan pemerintah daerah, karena mereka beli di pertamina dengan harga murah,” terangnya. (sly)
Discussion about this post