KALAMANTHANA, Muara Teweh – Terkait Raperda pengelolaan sampah di Barito Utara, Fraksi PDI Perjuangan menerima untuk dibahas selanjutnya.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Karianto Saman menyampaikan bahwa pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Persampahan untuk dapat dibahas pada tahapan berikutnya sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara.
Fraksi PDIP DPRD Barito Utara menyampaikan beberapa hal dalam raperda tersebut yaitu Raperda tentang Pengelolaan Sampah dinilai penting sebagai salah satu upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Barito Utara.
“Namun demikian yang tidak kalah pentingnya bagi Pemerintah Kabupaten Barito Utara yaitu bagaimana caranya agar dapat meningkatkan dan membangun kesadaran serta disiplin masyarakat di daerah ini termasuk para pengusaha serta kelembagaan agar tidak memproduksi sampah secara berlebihan dan tidak membuang sampah diluar pada tempatnya,” kata Karianto Saman.
Mengingat kata dia inti masalah persampahan adalah pemisahan atau pemilahan sampah, maka perlunya mengatur mengenai rancangan teknologi pemilah sampah dalam volume besar.
Dijelaskannya, dengan teknologi tersebut diharapkan sampah yang ada dapat dipisahkan sesuai karakter atau jenisnya akan dapat memudahkan dilakukan pemprosesan akhir sesuai jenis sampahnya.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara juga memberikan himbauan kepada masyarakat tentang bagaimana cara memisahkan atau memilah sampah sesuai dengan jenis sampah secara berkala seperti sampah jenis organik untuk diolah menjadi energi alternative.
Dan untuk menjadi kompos, sampah jenis anorganik untuk didaur ulang, untuk dimusnahkan, untuk dijual secara aman dan legal dan sebagainya yang dapat di daur ulang, serta Pemkab Barito Utara juga dapat menyediakan tempat pembuangan sampah sesuai dengan jenis sampahnya.
“Sehingga diharapkan dengan cara seperti ini dapat mengurangi produksi sampah dan dapat mengurangi beban pengelolaan sampah di Tempat Pemprosesan Akhir Sampah,” kata Karianto Saman.
Selain itu kata dia, Pemerintah Kabupaten Barito Utara agar dapat membuat, meletakkan papan atau spanduk larangan bagi warga masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai atau ke tempat yang bukan tempat pembuangan sampah yang disediakan oleh Pemerintah.(kh3)
Discussion about this post