KALAMANTHANA, Kuala Kapuas – Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalteng melalui Dinas Sosial menggelar rapat koordinasi penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Selasa (25/6/2024).
Kegiatan yang berlangsung di Hall Rujab Bupati Kapuas Jalan Jenderal Sudirman Kuala Kapuas sekaligus penyerahan simbolis kartu peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan setempat.
Rapat koordinasi tersebut dibuka secara resmi oleh Pj Bupati Kapuas Erlin Hardi. Dihadiri Kepala BPJS Ketenagakerjaan Palangka Raya Budi Wahyudi, Kepala Dinas Sosial Kapuas Yan Marto, para camat dan kepala desa.
Pj Bupati Kapuas Erlin Hardi dalam sambutannya, mengatakan dalam rangka penyaluran bantuan sosial yang tepat jumlah dan tepat sasaran tentunya harus didukung dengan data yang valid dan update.
Terkait hal tersebut dia pun menginstruksikan kepada desa dan kelurahan melakukan verifikasi dan validasi DTKS secara berkala diantaranya dengan perbaikan data kependudukan sesuai dokumen kependudukan terbaru.
Kemudian pelaksanaan verifikasi penerima bansos yang sudah tidak layak bansos. Pelaksanaan tagging/penandaan pada data disabilitas, meninggal, dan ibu hamil.
Selain itu Erlin Hardi juga menginstrusikan kepada desa dan kelurahan melakukan update DTKS secara berkala pada aplikasi siks-ng online sesuai hasil verifikasi dan validasi.
“Camat saya minta juga agar mendukung dan memfasilitasi desa dan kelurahan dalam verifikasi dan validasi serta updating DTKS melalui pembentukan Pokja SLRT Puskesos di seluruh kecamatan,” kata Erlin Hardi.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kapuas Yan Marto, menjelaskan maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka implementasi program sosial dilingkungan Pemkab Kapuas tahun 2024.
Sedangkan tujuannya adalah dalam rangka memberikan pemahaman kepada seluruh pemangku kepentingan, tentang pentingnya tata kelola data yang baik dalam rangka penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
“Juga membangun sinergitas antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program sosial di Kabupaten Kapuas,” pungkas Yan Marto. (irs)
Discussion about this post