Pj Bupati Bartim Lantik Pejabat Fungsional PPUPD dan Auditor Inspektorat

KALAMANTHANA, Tamiang Layang – Penjabat (Pj) Bupati Barito Timur, Indra Gunawan, melantik dan mengambil sumpah/janji Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) dan Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Kabupaten Barito Timur. Pelantikan berlangsung di aula kantor Inspektorat pada Jumat (4/10/2024).

Acara tersebut dihadiri oleh beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Barito Timur, jajaran Inspektorat Bartim, serta tamu undangan lainnya.

Pj Bupati Barito Timur, Indra Gunawan, berharap para pejabat yang baru dilantik dapat memperkuat tim Inspektorat dalam meningkatkan kualitas perencanaan, review, dan audit yang ada di wilayah Barito Timur.

“Dengan pelantikan ini, diharapkan kualitas pengawasan di Barito Timur dapat semakin meningkat,” ujar Indra Gunawan kepada wartawan.

Ia juga menjelaskan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) di Inspektorat masih kurang, terutama dalam hal jumlah auditor yang masih di bawah standar.

“Standarnya 50 auditor, karena substansi review, termasuk RAB dan perencanaan, seharusnya sudah direview oleh Inspektorat, bukan hanya diaudit,” jelasnya.

Indra Gunawan juga menyampaikan bahwa ASN di OPD memiliki kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi PPUPD di Inspektorat Kementerian Dalam Negeri, yang setara dengan jabatan eselon III dan IV dalam hal tunjangan jabatan.

“Tidak perlu berebut jabatan struktural, karena peluang untuk posisi di Inspektorat terbuka lebar,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Barito Timur, Josmar L. Banjar Nahor, menyebutkan bahwa 11 auditor dan 2 PPUPD dilantik dalam acara ini. Menurutnya, 11 auditor tersebut merupakan CPNS yang lulus pada tahun 2022.

“Semua auditor yang dilantik sudah melalui uji kompetensi, pelatihan, dan dinyatakan lulus. Status kepegawaiannya pun sudah penuh,” ujar Josmar.

Sedangkan untuk 2 orang PPUPD, lanjut Josmar, mereka merupakan pindahan dari OPD lain. “Satu berasal dari Dinas Perhubungan dan satu lagi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda),” tutupnya.(Anigoru)