KALAMANTHANA, Palangka Raya – Sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menegaskan pentingnya data yang akurat dan pelaporan yang tepat waktu dalam mendukung kebijakan percepatan penurunan stunting.
Hal ini disampaikan saat memaparkan hasil Final Monitoring dan Evaluasi Pendampingan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kabupaten/Kota, Kamis (9/1/2025), di ruang rapat Bappedalitbang Kalteng.
Mewakili Ketua TPPS Provinsi, Linae menjelaskan bahwa pelaksanaan SSGI merupakan mandat dari berbagai kebijakan nasional, termasuk Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Survei ini menjadi dasar bagi evaluasi intervensi lintas sektor serta menjadi syarat dalam pelaporan indikator kinerja kepada lembaga-lembaga nasional dan internasional seperti Kementerian Keuangan dan World Bank.
“SSGI sangat krusial karena menyangkut tanggung jawab publikasi angka stunting tiap kabupaten/kota secara berkala, serta menentukan dasar insentif daerah dan keberlanjutan program strategis nasional,” ungkapnya.
Dalam pemaparannya, Linae menyampaikan bahwa pada tahun 2024, sebaran blok sensus SSGI di Kalimantan Tengah mencapai 891 titik di 628 desa/kelurahan. Hingga 9 Januari 2025, capaian updating data mencapai 98,32 persen dengan Kalteng berada di urutan ke-15 nasional.
Namun, masih ada lima daerah yang belum menyelesaikan prosesnya, yakni Barito Utara, Lamandau, Katingan, Murung Raya, dan Palangka Raya.
“Meski capaian kita cukup tinggi, target 100 persen masih harus kita kejar bersama, terutama dalam hal pelaporan di platform resmi seperti Web Bangda dan link pelaporantpps,” ujarnya. Linae menyebut tiga kabupaten/kota belum menuntaskan pelaporan TPPS Semester II 2024, yaitu Seruyan, Lamandau, dan Palangka Raya.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung, saat membacakan sambutan Wakil Gubernur Kalteng selaku Ketua TPPS, menegaskan bahwa SSGI adalah dasar strategis dalam merumuskan kebijakan peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
“Tanpa data yang kuat, sulit bagi kita merancang kebijakan yang benar-benar tepat sasaran. Oleh karena itu, sinergi semua pihak sangat dibutuhkan untuk menyukseskan proses ini,” tegasnya. (sly)
Discussion about this post