Makin Banyak Oknum Polisi Bermasalah, Kali Ini Peras Pasangan Remaja

KALAMANTHANA, Semarang – Tak henti-hentinya oknum merusak wajah Polri. Kali ini terjadi lagi, yakni dugaan pemerasan. Padahal, nilainya tak seberapa.

Adapun dua oknum polisi yang merusak citra lembaganya sendiri itu berasal dari Polrestabes Semarang. Keduanya bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan.

Keduanya diduga melakukan aksi pemerasan terhadap sepasang laki-laki dan perempuan. Permintaannya pun taklah bisa dibilang besar, hanya Rp2,5 juta.

Kapolrestabes Semarang Kombes M. Syahduddi yang belum lama bertugas di Polrestabes Semarang, Minggu 2 Februari 2025, mengatakan, dua oknum polisi berinisial Aiptu K dan Aipda RL tersebut, saat ini ditahan di Polda Jawa Tengah.

Menurut dia, kedua oknum polisi bersama satu warga sipil berinisial S disangka melakukan pemerasan terhadap korban MRW (18) warga Ngaliyan dan MMX (17) Semarang Utara yang merupakan pasangan remaja.

Ia menjelaskan peristiwa yang terjadi Jumat (31/1) malam itu bermula ketika dua oknum polisi yang telah lepas dinas dan warga sipil yang juga temannya itu pergi mencari makan di kawasan Pantai Marina Semarang.

“Pelaku melihat kedua korban sedang berada di dalam sebuah mobil di kawasan tersebut dan kemudian dihampiri,” katanya.

Pelaku menakut-nakuti keduanya dengan tuduhan melakukan tindak pidana dan kemudian meminta sejumlah uang agar tidak diproses secara hukum.

Kapolrestabes menyebut korban menyanggupi dan memberikan uang Rp2,5 juta.

Korban beserta mobil yang ditumpanginya sempat dibawa pelaku ke sekitar Jalan Telaga Mas, Semarang Utara, sebelum akhirnya berteriak meminta tolong kepada warga.

Empat orang saksi telah diperiksa dalam kasus yang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang itu.

Anggota SPKT Polrestabes Semarang Aiptu K, Unit Samapta Polsek Tembalang Aipda RL, dan tersangka berinisial S dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan.

Syahduddi menyatakan akan menindak tegas anggota yang terindikasi atau terbukti melakukan penyimpangan, baik secara kode etik maupun pidana. (*)