KALAMANTHANA, Palangka Raya – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng pada Senin (3/2/2025) di Ruang Rapat OPAD Bapenda.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja sebelumnya yang digelar pada 21 Januari 2025. Fokus utama pertemuan adalah membahas strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pemberlakuan opsen pajak di daerah.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, menyatakan bahwa Bapenda merupakan lumbung PAD bagi provinsi, sehingga Komisi I berkomitmen memberikan dukungan penuh, baik dari sisi kebijakan maupun sarana-prasarana.
“Komisi I DPRD siap memfasilitasi dan mendukung Bapenda dalam mencapai target PAD. Ini penting untuk mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, beberapa isu strategis juga dibahas, seperti rencana kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor pada 2025, peningkatan transparansi sistem tilang elektronik (ETLE), serta kesiapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat dalam memberikan layanan yang efisien kepada masyarakat.
Anggota Komisi I, Yohanes Freddy Ering, menegaskan bahwa pihaknya siap membantu mengatasi hambatan di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan pajak kendaraan melalui UPT Samsat.
Menurutnya, perbaikan layanan perpajakan akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kalteng, Anang Dirjo, memaparkan sejumlah inovasi layanan yang telah dijalankan untuk mendukung kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
“Kami telah menghadirkan berbagai terobosan di 14 kabupaten/kota seperti Samsat Keliling (SAMKEL), Mall Pelayanan Samsat, Samsat Drive Thru, bahkan layanan di cafe-cafe Samsat. Kami juga menyediakan aplikasi E-Pahari untuk memfasilitasi pembayaran pajak secara online,” jelas Anang.
Selain memperluas kanal layanan, Bapenda juga tengah mendorong transaksi non-tunai sebagai bagian dari digitalisasi sistem pembayaran pajak yang lebih praktis dan aman bagi masyarakat.
Pertemuan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara DPRD dan Bapenda dalam meningkatkan PAD secara berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa pelayanan publik di bidang perpajakan makin inklusif, modern, dan akuntabel. (sly)
Discussion about this post