KALAMANTHANA, Palangka Raya – Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S Dohong menyatakan akan menyampaikan tuntutan mahasiswa terkait kebijakan efisiensi anggaran ke pemerintah pusat melalui jalur pemerintah daerah.
“Nanti akan kita upayakan untuk disampaikan ke pemerintah pusat melalui jalur pemerintah daerah,” ujar Arton di Kantor DPRD Kalteng, Rabu (19/2/2025).
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kalteng Muhammad Ansyari mengapresiasi aspirasi yang disampaikan mahasiswa, terutama terkait sembilan poin tuntutan di sektor pendidikan.
“Kami memahami apa yang menjadi kegelisahan mahasiswa, terutama kalau dilihat dari 9 poin tuntutan, paling utama di sektor pendidikan. Terkait efisiensi apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat dalam sektor pendidikan,” jelasnya.
Menurut Ansyari, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat ditargetkan pada pos yang tidak terlalu mendesak seperti tiket pesawat pejabat eselon, acara seremoni, dan FGD agar lebih tepat sasaran.
Legislator dari Partai Gerindra ini memahami kekhawatiran mahasiswa terkait anggaran beasiswa, KIP, dan tunjangan kinerja (Tukin) untuk tenaga pengajar. Namun dia menegaskan, berdasarkan pernyataan Kementerian Keuangan, KIP bukan termasuk sektor yang akan dipotong.
“Kemarin kalau tidak salah dari Kementerian Keuangan sudah menekankan itu, bahwa KIP bukan sektor yang akan dipotong, yang dipotong yakni acara seremoni ataupun fasilitas pejabat yang tidak terlalu penting,” tegasnya. (to)
Discussion about this post