Wakil Bupati Kapuas Tinjau Jembatan Muara Terusan yang Ambruk

KALAMANTHANA, Kuala Kapuas – Wakil Bupati Kapuas, Dodo, meninjau langsung kondisi Jembatan Muara Terusan di Desa Terusan Raya, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, yang mengalami ambruk pada Sabtu (22/2/2025) sekitar pukul 18.00 WIB. Kunjungan tersebut dilakukan pada Senin (24/2/2025).

Dalam peninjauan ini, Dodo didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kapuas Septedy, Kepala Dinas PUPRPKPP Kapuas Yan Hendri Ale, Kepala Dinas Perhubungan Kapuas Teras, Camat Bataguh Syuryadin, serta Anggota Komisi III DPRD Kapuas.

Ambruknya jembatan yang masih dalam tahap pembangunan ini menyebabkan gangguan pada alur lalu lintas sungai di kawasan tersebut. Jembatan ini memiliki konstruksi beton dengan rangka baja.

Baca Juga: Bupati Kapuas Tindak Cepat Ambruknya Jembatan Muara Terusan

Wakil Bupati Kapuas menyampaikan bahwa pihaknya segera mengambil langkah penanganan sesuai instruksi Bupati Kapuas yang saat ini sedang mengikuti kegiatan retreat di Magelang.

“Beliau menginstruksikan agar akses transportasi air dapat segera dipulihkan,” ujar Dodo.

Pemerintah Kabupaten Kapuas juga mengapresiasi komitmen pihak kontraktor untuk menangani jembatan yang ambruk tersebut dengan estimasi waktu 5 hingga 10 hari agar akses transportasi air dapat normal kembali.

“Kami berharap penanganan dapat selesai dengan cepat. Kami juga meminta agar masyarakat diberi sosialisasi mengenai akses jalan alternatif sementara, yaitu melalui Desa Tahai,” tambahnya.

Dodo menegaskan bahwa ambruknya jembatan ini adalah murni musibah. Ia berharap kedepan adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyelesaikan pembangunan jembatan ini.

“Karena jembatan ini sangat penting sekali sebagai jalur transportasi angkutan pangan dari beberapa desa di Terusan menuju Kota Kuala Kapuas dan bahkan ke Banjarmasin,” tutupnya.

Pembangunan lanjutan Jembatan Muara Terusan dikerjakan oleh PT. Cipta Karya Mitratama Mandiri Kuala Kapuas dengan nilai kontrak sebesar Rp 19,7 miliar.

Proyek ini dimulai pada tahun 2024 dan mendapat perpanjangan masa pelaksanaan hingga 90 hari ke depan pada tahun 2025. (fan)