KALAMANTHANA, Muara Teweh – Dalam upaya memastikan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran dan mengutamakan kepentingan masyarakat, DPRD Kabupaten Barito Utara mendorong pentingnya sinkronisasi antara usulan perangkat daerah dengan pokok pikiran (Pokir) DPRD.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD, Henny Rosgiaty Rusli, dalam Forum Perangkat Daerah yang digelar pada Selasa (11/3/2025) di Aula Bappedalitbang Kabupaten Barito Utara.
Menurut Henny Rosgiaty, proses perencanaan pembangunan daerah harus mengutamakan kolaborasi erat antara eksekutif dan legislatif. Forum ini merupakan tahapan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 86 Tahun 2017.
Proses ini melibatkan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), konsultasi publik, dan forum perangkat daerah untuk memastikan bahwa seluruh aspirasi dari perangkat daerah dapat terintegrasi dengan usulan DPRD.
“Penyusunan pokok pikiran DPRD mencakup berbagai tahapan seperti reses, kunjungan kerja, dan rapat dengar pendapat. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran yang dihasilkan benar-benar merefleksikan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Henny juga menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD akan semakin diperkuat dalam pembahasan KUA-PPAS dan APBD, guna memastikan bahwa kebijakan anggaran yang disusun tidak hanya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tetapi juga mengutamakan kesejahteraan rakyat.
“DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam mengontrol jalannya kebijakan pemerintah daerah. Kami berkomitmen agar setiap program yang dijalankan tidak hanya berbasis pada kepentingan administratif, tetapi juga pada aspirasi nyata masyarakat,” lanjutnya.
Acara ini dihadiri oleh para pemimpin perangkat daerah, anggota DPRD, serta perwakilan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang bersama-sama berusaha memperkuat sinergi antar lembaga untuk menciptakan pembangunan yang adil dan merata di Kabupaten Barito Utara. (sly)
Discussion about this post