KALAMANTHANA, Palangka Raya – Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menekankan pentingnya penggunaan data tunggal dalam penanganan masalah sosial saat menghadiri Dialog Menteri Sosial Bersama Pilar-pilar Sosial Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang Lantai 2 Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (15/4/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Mensos meminta seluruh pemerintah daerah merujuk pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan penanganan permasalahan sosial.
“Saat ini mekanisme bagi pakai DTSEN sedang disusun oleh Bappenas, sehingga sampai sekarang Kementerian Sosial masih belum dapat berbagi data ke daerah,” ujar Mensos dalam dialog yang dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, dan perwakilan Forkopimda Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.
Mensos berharap seluruh Gubernur, Wali Kota, dan Bupati menjamin kualitas data melalui verifikasi pemutakhiran data. Masing-masing daerah diminta aktif dalam mengupdate perubahan data kependudukan.
Pilar Sosial Garda Terdepan Penanganan Masalah
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyampaikan bahwa pilar-pilar sosial merupakan garda terdepan pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial di tengah masyarakat, termasuk kemiskinan, bencana, dan stunting.
“Kehadiran pilar sosial ini sangat membantu, karena Kalimantan Tengah merupakan Provinsi terluas di Indonesia yang rentan terhadap bencana karhutla saat musim kemarau dan banjir di musim penghujan,” ucap Agustiar.
Pilar sosial di Kalimantan Tengah terdiri dari 232 orang pendamping PKH, 545 orang Taruna Siaga Bencana (Tagana), 136 orang Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK), 24 orang pendamping rehabilitasi sosial, 332 orang pekerja sosial masyarakat, dan 36 orang pelopor perdamaian.
Angka Kemiskinan Kalteng di Bawah Rata-rata Nasional
Agustiar menyampaikan tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah tahun 2024 mencapai 5,26 persen, masih di bawah rata-rata nasional yang berada di angka 8,57 persen. Namun, sebagian besar penduduk miskin berada di pedesaan dengan akses pendidikan dan layanan sosial terbatas.
“Untuk itu, kami bertekad mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan, hingga ke desa-desa dan pedalaman. Kami pun fokus bekerja keras untuk mengurangi angka kemiskinan di Kalimantan Tengah, khususnya melalui Program Prioritas Huma Betang Sejahtera yang sedang kami matangkan agar bisa segera dilaksanakan,” kata Agustiar. (Mit)
Discussion about this post