KALAMANTHANA, Palangka Raya – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pasalnya, dari target dividen sebesar Rp120 miliar untuk tahun 2024, hanya Rp78,85 miliar yang terealisasi, atau sekitar 32% dari penyertaan modal yang dikucurkan.
“Ini menunjukkan rendahnya produktivitas BUMD. Evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penyertaan modal mutlak diperlukan,” kata juru bicara Fraksi PAN, Agie pada Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin (5/5/2025) dengan agenda pandangan akhir fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalteng Tahun Anggaran 2024.
Untuk itu, sebut Agie, Fraksi PAN DPRD Kalteng menuntut BUMD agar dapat memberikan kontribusi finansial yang lebih nyata terhadap kas daerah.
Selain itu, Fraksi PAN juga menyoroti optimalisasi pendapatan daerah yang dinilai masih mengalami kelemahan, terutama pada pengelolaan pajak dan pencatatan sumber daya. Pengawasan terhadap pemanfaatan air permukaan, alat berat, dan aktivitas pertambangan dinilai masih lemah.
“Banyak objek pajak yang belum terdata secara sistematis. Ini menghambat upaya peningkatan penerimaan daerah,” kata Agie.
Fraksi meminta agar sistem pendataan dan pengawasan diperkuat, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk memperbaiki efisiensi pemungutan pajak.
Namun di sisi lain, Fraksi PAN juga mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi dalam menyelesaikan sebagian piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp84 miliar pada tahun 2023.
“Tetapi kami juga menekankan pentingnya mengejar sisa tunggakan senilai Rp77 miliar pada 2024 untuk mencapai target pendapatan daerah yang telah ditetapkan,” tegas Agie. (to)
Discussion about this post