KALAMANTHANA, Palangka Raya – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mendesak pemerintah provinsi untuk merumuskan ulang prioritas pembangunan agar berbasis potensi lokal. Fokus diarahkan pada pengembangan sektor pertanian modern, penguatan industri kecil dan menengah (IKM), serta dorongan terhadap sektor ekonomi kreatif yang berbasis masyarakat. Langkah ini dinilai strategis untuk menekan angka kemiskinan dan mempersempit kesenjangan sosial di daerah.
Juru bicara Fraksi Golkar DPRD Kalteng, Rahadian Fani, menilai bahwa arah pembangunan Kalimantan Tengah belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan yang mendesak.
“Transformasi ekonomi belum menunjukkan hasil optimal, ketimpangan layanan pendidikan dan kesehatan antarwilayah masih mencolok, serta kontribusi sektor industri lokal terhadap pertumbuhan jangka panjang dinilai minim,” ujar Rahadian.
Sementara di sektor layanan dasar, ia menyoroti rendahnya distribusi tenaga profesional, terutama di wilayah pedalaman dan tertinggal. Dalam bidang pendidikan, diperlukan pendekatan berbasis kebutuhan industri (link and match), serta percepatan digitalisasi untuk menjembatani disparitas mutu pendidikan. Demikian pula pada sektor kesehatan, pemerataan tenaga medis menjadi prioritas yang harus segera ditangani.
Kritik tajam juga disampaikan terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA) di provinsi ini. Fraksi Golkar menilai bahwa orientasi profit semata dari aktivitas pertambangan telah mengabaikan dimensi keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.
“Perusahaan-perusahaan tambang itu harusnya berkontribusi lebih dalam pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan di wilayah operasional mereka,” tegas Rahadian Fani.
Lebih Fraksi Golkar berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. “Arah kebijakan harus dibenahi agar tidak terjebak dalam pola pembangunan yang eksploitatif dan timpang,” tutup Rahadian. (to)
Discussion about this post