Dengan menjamurnya media online yang ingin berkontrak pemberitaan dengan pemerintah , tentunya perlu regulasi yang jelas untuk mengaturnya. Karena saat menggunakan uang negara, pemerintah harus patuh pada aturan yang berlaku, sehingga tidak melanggar aturan hukum.
Untuk kontrak pemberitaan terkait dengan kehidupan pers, yakni kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada publik, aturan tertinggi yang mengaturnya adalah undang-undang Pers no 40 tahun 1999, yang pada Bab 1, pasal 1, angka 2 menegaskan “Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
kemudian pada bab V, terkait Dewan Pers, pada pasal 15 angka 2, mengatakan, Dewan Pers melaksanakan fungsi sebagai berikut, pada huruf b “ melakukan pengkajian dan mengembangkan kehidupan pers “. Atas dasar hal tersebut di atas, Dewan Pers mengeluarkan peraturan Dewan Pers nomor 03 tahun 2019, yang pada pasal 8, antara lain menegaskan ”penanggung jawab redaksi, atau pemimpin redaksi wajib memiliki kompetensi wartawan utama“
Selaku Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi Kalimantan Tengah, saya mengimbau, Pemda dan Organisasi Perangkat Daerah, berhati-hati Ketika menggunakan uang negara, terkait kontrak pemberitaan dengan media massa.
Karena apabila kontrak media terkait pemberitaan tidak berdasarkan aturan yang berlaku, yakni setiap pemimpin redaksi harus memiliki kompetensi wartawan utama, maka Ketika pemerintah melaksanakan kontrak pemberitaan dengan media massa yang pemimpin redaksinya tidak memiliki kompetensi wartawan utama, maka diduga keras, kontrak tersebut cacat hukum dan dikhawatirkan merugikan keuangan negara.
Dasar Dewan Pers mengeluarkan surat edaran, yang mewajibkan seorang Pemimpin Redaksi harus memilik Kompetensi Wartawan Utama , tentu tidak lepas dari fungsinya melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers.
Kehidupan pers akan semakin dihormati, Ketika produk jurnalistik yang dihasilkan merupakan produk yang terbaik dan sesuai kode etik jurnalistik. Produk Jurnalistik yang baik dan sesuai kode etik jurnalistik, tentunya akan dihasilkan oleh media yang pemimpin redaksinya memiliki Kompetensi wartawan utama.
Discussion about this post